Home » Opini » Polisi di Persimpangan Kekuasaan

Polisi di Persimpangan Kekuasaan

IMG-20251023-WA0021

DUA puluh lima tahun setelah reformasi, polisi masih belum juga pulih dari penyakit lama yakni haus kekuasaan dan takut kehilangan posisi. Lembaga yang seharusnya menjadi pelindung rakyat justru kerap tampil sebagai pelindung penguasa. Polri yang lahir dari rahim reformasi dengan janji menjadi aparat sipil yang profesional dan humanis, tampaknya tersesat di jalan panjang demokrasi.

Publik mulai kehilangan kepercayaan. Dalam banyak peristiwa, Polri terlihat lebih rajin menertibkan suara kritis daripada menegakkan hukum. Para aktivis dibungkam, oposisi ditekan, sementara mereka yang dekat dengan kekuasaan berjalan santai di atas pelanggaran. Polisi yang dulu digadang-gadang sebagai pengayom kini berubah menjadi alat politik. Istilah sinis “Parcok” menjadi semacam ejekan publik terhadap institusi yang kehilangan arah.

Krisis ini bukan sekadar soal oknum. Ini soal sistem, dan lebih dari itu yaitu soal moral. Dalam dokumen resminya, Polri mengaku berpegang pada meritokrasi, mulai dari rekrutmen transparan, promosi berdasarkan prestasi, pendidikan berjenjang. Tapi dalam praktiknya, semua itu terjungkal di bawah meja kekuasaan. Kedekatan menjadi mata uang baru dalam karier kepolisian. Loyalitas lebih mahal daripada integritas. Dan ketika loyalitas menggantikan meritokrasi, hukum pun menjadi alat, bukan nilai.

Jenderal Listyo Sigit Prabowo mewarisi institusi dengan luka lama, tapi ia juga menambah luka baru. Di bawah kepemimpinannya, sentralisasi kekuasaan di tubuh Polri makin menjadi-jadi. Jabatan strategis ditentukan oleh restu, bukan rekam jejak. Pendidikan kepolisian kehilangan maknanya, berubah menjadi ritual formalitas. Yang naik pangkat bukan yang berprestasi, melainkan yang pandai berpolitik di koridor institusi. Polri menjadi organisasi yang sibuk menatap ke atas, bukan menatap ke depan.

Masalahnya tidak berhenti di sana. Pemerintahan Joko Widodo menjadikan Polri bagian dari mesin politik. Polisi tidak lagi hanya menjaga keamanan, tapi juga mengamankan stabilitas kekuasaan. Dalam Pemilu 2024, publik menyaksikan betapa netralitas aparat penegak hukum menjadi barang langka. Kritik dianggap ancaman, oposisi diperlakukan seperti musuh negara. Maka wajar bila publik menunjuk dua nama yakni Jokowi dan Sigit, sebagai simbol kerusakan moral Polri hari ini.

Kepemimpinan Sigit gagal memelihara sistem meritokrasi, sementara Jokowi membiarkan Polri bertransformasi menjadi penjaga politik. Kombinasi keduanya menciptakan lembaga yang kuat tapi kehilangan legitimasi moral. Di sinilah tragedi Polri bermula, saat kekuasaan menggantikan hukum, dan kepatuhan menggantikan nurani.

Kini, bola berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Publik menunggu langkah berani, apakah ia akan mengembalikan Polri ke fitrah profesionalnya, atau membiarkannya tetap dalam bayang kekuasaan lama? Reposisi menjadi kata yang kerap terdengar, tapi keberanian moral adalah inti yang dibutuhkan. Tanpa mengganti kepemimpinan yang telah kehilangan kredibilitas, reformasi Polri hanya akan menjadi kosmetik politik.

Prabowo harus berani memutus rantai loyalitas lama yang membelit tubuh kepolisian. Ia harus menolak cawe-cawe politik dari siapa pun, termasuk dari tangan kekuasaan yang membentuknya. Sebab, jika Polri tetap menjadi alat penguasa, maka demokrasi akan terus berjalan di atas pondasi ketakutan, bukan keadilan.

Hannah Arendt pernah mengingatkan, “Ketika kekuasaan kehilangan moral, yang tersisa hanyalah kekerasan yang dilembagakan.” Polri kini berdiri di tepi jurang itu. Mereka memiliki senjata, kewenangan, dan kekuatan, tapi kehilangan kendali etik. Legitimasi mereka tidak lagi dibangun dari kepercayaan rakyat, melainkan dari kedekatan dengan penguasa. Dan tanpa kepercayaan publik, seragam itu hanyalah simbol kekuasaan kosong.

Bangsa ini butuh polisi yang berani melawan arus politik, bukan mengalir bersamanya. Polisi yang berani menegakkan hukum, meski harus berhadapan dengan kekuasaan. Sebab tugas polisi bukan menjaga penguasa, melainkan menjaga rakyat dari penguasa yang menyalahgunakan kekuasaan.

Maka ketika publik bertanya, “Siapa yang salah ketika Polri jadi parcok?”, jawabannya tak sesederhana menunjuk satu nama. Kesalahan itu kolektif. Ia lahir dari kompromi, dari diamnya kita terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan atas nama hukum. Selama kita membiarkan hukum tunduk pada politik, maka Polri akan terus menjadi alat, bukan pelindung.

Dan pada saat itu, seragam cokelat itu tak lagi melambangkan kehormatan. Ia hanya menjadi simbol dari institusi yang kehilangan jiwa, institusi yang lupa bahwa keberanian moral adalah satu-satunya pangkat yang tidak bisa dibeli dengan kekuasaan.

 

 

Penulis :  Sri Radjasa, MBA ( Pemerhati Intelijen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes : Kolom Opini adalah pendapat, pemikiran, pandangan, gagasan dan tanggung jawab sepenuhnya penulis

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…