BANDA ACEH – Penyidik Subdit Indagsi Ditreskrimsus Polda Aceh resmi menghentikan penanganan kasus dugaan pelanggaran hak siar yang menjerat 19 pengusaha warung kopi (warkop) di Banda Aceh dan Aceh Besar. Kepastian itu disampaikan Rabu, 1 Oktober 2025, setelah platform digital Vidio.com mencabut laporan mereka.
Direktur Reskrimsus Polda Aceh, Kombes Pol Zulhir Destrian, menjelaskan pencabutan laporan dilakukan usai mediasi yang difasilitasi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, bersama Sekretaris Komisi I DPR Aceh, Arif Fadillah, serta Staf Khusus Menparekraf, Rian Syaf. “Setelah seluruh tahapan administrasi hukum ditempuh, barulah perkara ini resmi dihentikan. Kalau sebelumnya sebatas mediasi, kini status hukumnya sudah tuntas,” kata Zulhir, Kamis, 2 Oktober 2025.
Meski demikian, Zulhir mengingatkan masyarakat, terutama pemilik warkop, agar lebih berhati-hati dalam menayangkan siaran televisi maupun konten digital di ruang publik. Hak siar merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dilindungi undang-undang, sehingga setiap pelanggaran bisa berimplikasi hukum.
Ia juga mengimbau para pelaku usaha memastikan konten yang ditayangkan berasal dari saluran resmi atau memiliki izin siar sah. “Harapan kami, semua pihak lebih memahami aturan terkait hak siar. Mari sama-sama kita hormati karya dan jasa pihak lain agar iklim usaha di Aceh tetap sehat,” ujarnya.
Kasus ini sebelumnya menyulut perdebatan di publik. Warkop di Aceh selama ini menjadi ruang sosial yang hidup 24 jam, tempat orang berkumpul, berbincang, dan menonton bola bersama. Sengketa hak siar sempat menimbulkan keresahan, namun kini para pengusaha warkop bisa kembali bernapas lega setelah kasus resmi ditutup.(RIL)








