Home » Aceh » Pj Kades Tanjung Lama Palsukan Tanda Tangan Dalam SPJ, Warga Lapor Ke Polres Aceh Tenggara

Pj Kades Tanjung Lama Palsukan Tanda Tangan Dalam SPJ, Warga Lapor Ke Polres Aceh Tenggara

15_16_29_IMG-20240906-WA0049-768x346

ACEH TENGGARA_Pengelolaan dana desa Tanjung Lama Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara, pada tahap ke III tahun 2023, senilai Rp 146.800.000,- diduga berpotensi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Pasalnya, Pj kepala Desa Tanjung Lama, Kadri dalam pengelolaan dana desa itu terkesan sangat tertutup dan tidak transparan, sehingga menimbulkan Kecurigaan di kalangan masyarakat setempat.

Dari salah seorang warga setempat, dimana warga itu enggan namanya disebut, mengatakan, pada hari Kamis 5 September 2024, ada beberapa masyarakat secara bersamaan mendatangi kantor Inspektorat Aceh Tenggara untuk menyampaikan bahwa masyarakat setempat sudah membuat laporan resmi ke Polres Aceh Tenggara.

Adapun laporan itu terkait dugaan penyalahgunaan Dana Desa/Kute tahap ke III tahun 2023, diantaranya, barang PKK, Posyandu, Sosialisasi Narkoba, HUT RI, Maulid Nabi, Israq Mizrat, Operasional Kute, Musrenbang dan Musdus serta jegiatan lainnya, selanjutnya pihak Polres Aceh Tenggara telah melimpahkan laporan itu kepada Inspektorat untuk melakukan audit khusus.

Kemudian, atas laporan itu Inspektur ABD. Kariman mengeluarkan surat perintah tugas (SPT) kepada tim Irbansus yang di pimpin oleh Mhd.Ansar langsung turun ke Desa Tanjung Lama untuk melakukan cek fisik, selanjutnya melakukan wawancara kepada pihak yang di anggap pengting untuk informasi tersebut. Pada hari Kamis 5 September 2024 pelapor di undang hadir untuk menghadiri pemaparan Exspos terkait laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kute Tanjung Lama kata sumber.

Zharuddin ketua DPC Lsm Pemerhati Kinerja Aparatur Negara (Lsm-PERKARA) Aceh Tenggara juga menyebutkan, pendapingan kasus ini dari awal sudah kita lakukan terhadap pelapor, dari cek fisik oleh Irbansus hingga pemaparan hasil LHP kita juga turut hadir serta dihadiri oleh Bendahara Desa, Sekretaris Camat Darul Hasanah dan beberapa orang tokoh nasyarakat sebagai pelapor.

Dalam pemaparan itu. Kadri hanya terdiam, tidak dapat menyanggah, karena banyak kegiatan yang tidak di laksanakan. Sementara dalam surat pertanggungjawaban (SPJ) ada, demikian juga halnya pada SPJ kegiatan peringatah HUT RI terdapat tanda tangan Imam Kute yang turut di palsu kan. Ironisnya saat cek fisik di lapangan sebelum exspos. Imam Kute mengatakan, tidak pernah menanda tangani SPJ tersebut.

Dalam exspos pada tanggal 5 September 2024 di Aula Inspektorat dalam pemaparan terdapat Rp 115.000.000,- yang tidak dilaksanakan, akan tetapi memiliki SPJ. Izharuddin menduga Kadri Pj Pengulu Kute telah merekayasa SPJ dan memalsukan tandatangan dalam SPJ, serta menggelapkan uang desa sebesar Rp 115.000.000,-.

Izharuddin berharap, apabila LHP laporan Kute Tanjung Lama dilimpahkan Inspektorat nanti Ke Polres Aceh Tenggara, kami akan tetap mengawal, agar dugaan penyalahgunaan wewenang Dana Desa Tanjung Lama dapat diproses sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, agar masyarakat Desa Tanjung Lama merasa supremasi hukum berjalan dengan baik serta laporan mereka benar adanya jelasnya.(Sultan Habibi)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…