Home » Opini » PJ Gubernur Aceh Safrizal Dinilai Telah Lakukan Mall Praktek Dalam Penunjukan Kepala Bpma

PJ Gubernur Aceh Safrizal Dinilai Telah Lakukan Mall Praktek Dalam Penunjukan Kepala Bpma

IMG-20250302-WA0014

SAFRIZAL ZA telah melakukan mall praktek dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai PJ Gubernur Aceh, terkait dengan menggelar seleksi Kepala BPMA melalui panitia seleksi BPMA. PJ Gubernur Aceh secara kasat mata melanggar Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2015 yang mengamanatkan, seleksi calon Kepala BPMA merupakan kewenangan Gubernur Aceh yang dipilih melalui proses demokratis.

Pj Gubernur Aceh telah bertindak di luar kewenangannya, karena tidak dipilih melalui proses demokrasi. Oleh karenanya keputusan penetapan kepala BPMA, patut dinyatakan cacat hukum, sebab tidak didasari aspek legalitas.

Disisi lain masa jabatan PJ Gubernur Aceh tinggal menghitung hari, lantas apa urgensinya PJ Gubernur Aceh menggelar seleksi calon kepala BPMA, mengingat Kepala BPMA saat itu, Teuku Muhammad Faisal, masih memiliki sisa masa jabatan satu tahun setelah diperpanjang oleh Menteri ESDM hingga 25 November 2025. 

Kebijakan Pj Gubernur Aceh tersebut, patut diduga ada niat terselubung untuk mengeksploitasi BPMA, sebagai badan pengelola migas Aceh yang selama ini prestasinya hanya menggelar karpet merah bagi oligarki tambang.

Terlebih lagi penerbitan SK kepala BPMA yang dikeluarkan oleh Menteri ESDM, ditengarai ada kongkalikong pihak-pihak tertentu yang berlindung dibalik bendera partai dan antek-antek oligarki tambang. Sejauh ini kehadiran BPMA di Aceh, alih-alih mengayomi usaha rakyat Aceh disektor pertambangan minyak yang kerapkali menjadi sapi perahan oknum aparat hukum, justru lebih terlihat sebagai kacung para investor kakap.

Disinyalir ada oknum BPMA yang membiarkan usaha tambang minyak rakyat tetap illegal, karena oknum BPMA memperoleh rente dari usaha rakyat tersebut.

Jika keberadaan BPMA tidak membawa perubahan bagi kesejahteraan rakyat Aceh, tapi semata-mata hanya perpanjangan tangan oligarki tambang dan pemerintah pusat, seyogyanya perlu dipertimbangkan untuk dibekukan sementara waktu operasional BPMA.

 

Oleh : Sri Rajasa, M.BA

_Penulis adalah Pemerhati Sosial Ekonomi Aceh_

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…