Home » Aceh » Pidato Walikota Subulussalam saat Musrenbang Dianggap Hanya Retorika

Pidato Walikota Subulussalam saat Musrenbang Dianggap Hanya Retorika

InShot_20240330_032735125

SUBULUSSALAM – Mengutip dalam penyampaian Walikota Subulussalam pada saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Terintegrasi Rencana Kerja Pembangunan Kota (RKPK) Subulussalam Tahun 2025, pada Kamis, 28 Maret 2024, di aula Pendopo setempat.

Disana, Walikota Subulussalam mengatakan, akan menekan laju defisit dan memprioritaskan pembayaran utang Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam. Penyampaian dari Walikota setempat itu, tuai tanggapan dari Bahagia Maha (BM), ia menganggap itu hanya retorika belaka, Jumat, 29 Maret 2024.

Dijelaskan Bahagia Maha, Pemko Subulussalam baru saja selesai melaksanakan Musrenbang RKPK tingkat Kota tahun 2025, sekaligus rembuk stunting. Tentu, kegiatan itu patut diapresiasi bersama.

Pelaksanaan Musrenbang itu merupakan setahun sekali dan sangat penting dalam pembangunan dari tingkat Desa hingga tingkat Kota yang telah di sepakati bersama.

Kata Anggota komisi A yang membidangi pemerintahan ini, kegiatan Musrenbang itu sangkat didukungnya bahkan didorong demi terencananya pembangunan untuk Kota Subulussalam yang lebih baik.

Dijelaskan BM, hasil dari musrenbang tersebut, yang akan menjadi rancangan akhir digunakan untuk penyusunan Kibijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) APBK Subulussalam. 

Terkait rembuk stunting, diharapkan BM, dapat menjadi target dalam penurunan angka stunting di Kota Subulussalam nantinya.

Menarik perhatian BM, dengan pidato kata sambutan oleh walikota subulussalam H Affan Alfian dalam pembukan Musrenbang tersebut.

Walikota mengatakan akan melakukan penekanan laju defisit APBK dan memprioritaskan pembayaran utang. Menurut BM, pidato walikota subulussalam itu hanya sekedar retorika saja.

“Itu hanya retorika belaka dan mengarang-ngarang saja, sebab bagaiman walikota bisa yakin akan menekan laju angka defisit. Sementara, jabatannya sesuai dengan SK berakhir pada tanggaal 15 Mei 2024,” sampai BM.

Lanjut BM, dengan masa jabatan kurang dari satu bulan setengah lagi, pernyataan yang dikatakan walikota Subulussalam untuk mengurangi dinilai hanya perkataan bombastis.

“Bagaimana kami bisa yakin dan percaya karena setiap menyampaikan kata sambutan disaat rapat paripurna di Gedung DPRK selalu berjaji akan mencari solusi untuk menutupi defisit. Namun, jabatan sudah hampir berahir defisit masih membengkak juga,” kata BM.

Tidak hanya itu, Walikota Subulussalam juga menyampaikan dalam pidatonya, akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Itu juga dianggap BM tidak benar.

“Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, selama ini kerap sekali terjadi keributan baik di kantor keuangan dan lainya,” cetus BM.

Masih kata BM, begitu juga yang katanya peningkatan ekonomi masyarakat, kurang dari lima tahun kepemerintahan Bintang-Salmaza, dapat dipastikan ekonomi masyarakat tidak stabil dan hancur.

“Hanya beberapa persen masyarakat bekebun kelap sawit dan Pedagang, itupun hasil olahan pribadi masyarakat bukan program pemerintah sekarang,” imbuhnya.

Lanjutnya, begitu juga dengan PNS, Guru Seritifikasi maupun yang Non, insentif dokter, Nakes, tenaga honorer, perangkat desa, belum juga dibayar, bahkan ada sisa dari tahun 2023 masih utang, angka pengangguran juga semakin bertambah.

Ditambahkan BM, ekonomi masyarakat yang mana yang meningkat selama ini dan begitu juga penerapan syariat islam akan lebih baik, tapi Domino (Dam Batu) diperlombakan, Senam Erobick kaum hawa yang menggunakan busana yang tidak pantas untuk dipertontonkan dikhalayak umum dan diperlombakan ditengah umum.

“Semuanya tidak benar hanya retorika saja. Namun demikian dalam acara Musrenbang itu, jangan hanya sebatas serimonial saja akan tetapi harus ada hasil yang maksimal dalam prioritas pembangunan dikota subulussalam ini. Jadi, kita mengharapkan jangan hanya sekedar tiori saja pak walikota, tunjukan nyatanya,” jelas Bahagia Maha. (JD)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…