Home » Lingkungan » Perusakan Hutan dan Banjir Langganan di Barat Selatan Aceh Merenggut Nyawa Seorang Balita

Perusakan Hutan dan Banjir Langganan di Barat Selatan Aceh Merenggut Nyawa Seorang Balita

InShot_20231118_183716154

SUBULUSSALAM- Fenomena perusakan hutan yang merambah wilayah Aceh Selatan, Subulussalam, dan Aceh Tenggara telah memunculkan banjir sebagai musibah yang kembali menghantui. Walhi Aceh memberikan pernyataan bahwa tragedi banjir baru-baru ini di Aceh Tenggara, yang menelan korban seorang balita berusia dua tahun, disebabkan oleh semakin parahnya kerusakan hutan di kabupaten tersebut.

Sebuah laporan dari Walhi Aceh menyebutkan bahwa kabupaten yang akrab disapa Negeri Tanah Alas ini telah dilanda banjir selama satu pekan terakhir. Data otoritas setempat menunjukkan bahwa air meluap di 14 kecamatan yang mencakup 50 desa, mengakibatkan kerusakan properti pribadi dan sejumlah fasilitas umum.

Korban tragedi ini adalah M Abbas, seorang balita yang terseret arus di Desa Pasir Puntung, Kecamatan Semadam. Dua orang lainnya mengalami luka-luka dan berasal dari desa yang sama dengan korban meninggal.

Afifuddin Acal, Kadiv Advokasi dan Kampanye Walhi Aceh, menyatakan bahwa bencana banjir di Aceh Tenggara bukanlah hal baru, namun, penanganannya oleh pemerintah setempat terkesan minim kebijakan solutif. “Ini menjadi persoalan klasik yang hanya direspons saat kejadian, sementara mitigasi diabaikan. Kejadian ini terjadi setiap akhir tahun tanpa solusi yang jelas dari pemerintah,” tegas Afifuddin Acal.

Dengan 92 persen luas Aceh Tenggara termasuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), hutan dengan nilai konservasi tinggi, Afifuddin menekankan perlunya melestarikan hutan tersebut. Luas wilayah Aceh Tenggara mencapai 414.664 hektare, dan 380.457 hektare di antaranya termasuk dalam KEL.

Menurut Afifuddin, banjir di Aceh Tenggara disebabkan oleh hujan intensitas tinggi, namun, daya dukung tanah yang menurun akibat penebangan hutan turut memperparah situasi tersebut. Berdasarkan SK 580, luas KEL di Aceh Tenggara mengalami penyusutan mencapai 54,409 hektare dalam 10 tahun terakhir.

“Penebangan pohon secara masif mengakibatkan luapan air berlebih saat hujan deras karena fungsi penyerapan air oleh pohon telah hilang. Pohon memiliki peran penting untuk mencegah banjir, terutama banjir bandang, karena pohon sebagai penghalang air banjir,” jelas Afifuddin.

Walhi Aceh mendesak pemerintah setempat untuk melindungi hutan, dengan cara menghindari pembukaan jalan baru. Pembangunan jalan tembus Jambur Latong-Langkat dianggap berpotensi merugikan ekosistem hutan di daerah tersebut.

Dalam konteks ini, perubahan pada Qanun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Tenggara, Nomor 1 tahun 2013-2033, dapat menjadi langkah solutif untuk mengatasi masalah banjir berulang di kabupaten tersebut. Pemerintah Aceh Tenggara diharapkan memanfaatkan revisi Qanun Aceh No. 19 Tahun 2013 tentang RTRW Aceh tahun 2013-2033 sebagai kesempatan untuk menyinkronkan tata ruang dengan tingkat provinsi dan secara proaktif menanggulangi dampak bencana banjir.

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…