SUBULUSSALAM- Fenomena perusakan hutan yang merambah wilayah Aceh Selatan, Subulussalam, dan Aceh Tenggara telah memunculkan banjir sebagai musibah yang kembali menghantui. Walhi Aceh memberikan pernyataan bahwa tragedi banjir baru-baru ini di Aceh Tenggara, yang menelan korban seorang balita berusia dua tahun, disebabkan oleh semakin parahnya kerusakan hutan di kabupaten tersebut.
Sebuah laporan dari Walhi Aceh menyebutkan bahwa kabupaten yang akrab disapa Negeri Tanah Alas ini telah dilanda banjir selama satu pekan terakhir. Data otoritas setempat menunjukkan bahwa air meluap di 14 kecamatan yang mencakup 50 desa, mengakibatkan kerusakan properti pribadi dan sejumlah fasilitas umum.
Korban tragedi ini adalah M Abbas, seorang balita yang terseret arus di Desa Pasir Puntung, Kecamatan Semadam. Dua orang lainnya mengalami luka-luka dan berasal dari desa yang sama dengan korban meninggal.
Afifuddin Acal, Kadiv Advokasi dan Kampanye Walhi Aceh, menyatakan bahwa bencana banjir di Aceh Tenggara bukanlah hal baru, namun, penanganannya oleh pemerintah setempat terkesan minim kebijakan solutif. “Ini menjadi persoalan klasik yang hanya direspons saat kejadian, sementara mitigasi diabaikan. Kejadian ini terjadi setiap akhir tahun tanpa solusi yang jelas dari pemerintah,” tegas Afifuddin Acal.
Dengan 92 persen luas Aceh Tenggara termasuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), hutan dengan nilai konservasi tinggi, Afifuddin menekankan perlunya melestarikan hutan tersebut. Luas wilayah Aceh Tenggara mencapai 414.664 hektare, dan 380.457 hektare di antaranya termasuk dalam KEL.
Menurut Afifuddin, banjir di Aceh Tenggara disebabkan oleh hujan intensitas tinggi, namun, daya dukung tanah yang menurun akibat penebangan hutan turut memperparah situasi tersebut. Berdasarkan SK 580, luas KEL di Aceh Tenggara mengalami penyusutan mencapai 54,409 hektare dalam 10 tahun terakhir.
“Penebangan pohon secara masif mengakibatkan luapan air berlebih saat hujan deras karena fungsi penyerapan air oleh pohon telah hilang. Pohon memiliki peran penting untuk mencegah banjir, terutama banjir bandang, karena pohon sebagai penghalang air banjir,” jelas Afifuddin.
Walhi Aceh mendesak pemerintah setempat untuk melindungi hutan, dengan cara menghindari pembukaan jalan baru. Pembangunan jalan tembus Jambur Latong-Langkat dianggap berpotensi merugikan ekosistem hutan di daerah tersebut.
Dalam konteks ini, perubahan pada Qanun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Tenggara, Nomor 1 tahun 2013-2033, dapat menjadi langkah solutif untuk mengatasi masalah banjir berulang di kabupaten tersebut. Pemerintah Aceh Tenggara diharapkan memanfaatkan revisi Qanun Aceh No. 19 Tahun 2013 tentang RTRW Aceh tahun 2013-2033 sebagai kesempatan untuk menyinkronkan tata ruang dengan tingkat provinsi dan secara proaktif menanggulangi dampak bencana banjir.








