Home » Aceh » Perusahaan Tambang Belum Penuhi Kewajiban, DPMPTSP akan Kirim Tim Evaluasi ke Aceh Barat

Perusahaan Tambang Belum Penuhi Kewajiban, DPMPTSP akan Kirim Tim Evaluasi ke Aceh Barat

ACEH BARAT_Kepala Bidang (Kabid) Perizinan B Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Aceh, Marzuki, menyebutkan tim evaluasi akan segera turun memeriksa progres Koperasi Putra Putri Aceh (KPAA) dan PT. Megallanic Garuda Kencana (MGK) di Aceh Barat.

“Sekarang kami sedang melakukan evaluasi ulang terhadap surat-surat peringatan yang dulu kita sudah sampaikan,”ujar Marzuki, Selasa, 2 Juli 2024.

Kata Marzuki, apabila hasil evaluasi tersebut perusahaan yang tidak melakukan seluruh tahapan atau persyaratan, maka akan ada sanksi diberikan salah satunya pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

“Karena tingkatan yang paling tinggi dari sanksi administrasi adalah pencabutan izin, kedua penghentian sementara atau pembekuan, ketiga wajib melaksanakan operasi produksi, keempat kewajiban menyelesaikan pelaporan itu yang paling ringan,” ungkap Marzuki. 

Di Aceh Barat selain KPPA dan PT.MGK, sebut Marzuki, tim juga akan melakukan evaluasi terhadap PT.Surya Makmur Indonesia (SMI) yang bergerak di sektor pertambangan batubara di wilayah Kecamatan Sungai Mas. 

“Pemeirntah Aceh sangat kooperatif bagi pengusaha tambang yang punya itikad baik melaksanakan penambangan sesuai kaedah tambang, tapi Pemerintah Aceh juga bersikap tegas terhadap pengusaha tambang yang tidak melaksanakan kewajiban atau tidak sesuai dengan aturan hukum,” sebut Marzuki.

Marzuki menyebutkan, tim yang akan turun melakukan evaluasi terhadap perusahaan tambang di daerah terdiri dari sejumlah sektor seperti dari Dinas ESDM, Biro Hukum, Biro Ekonomi, DLHK dan DPMTPS Aceh. 

“Terkadang kalau kita akan melakukan evaluasi disaat yang sama ada beberapa tim sedang melakukan kegiatan. Misalnya kalau DPMTSP saja bergerak kan tidak mungkin, karena secara teknis kita tidak paham kemarin itu sudah klop tiba – tiba ada agenda lain yang harus didampingi oleh pihak ESDM,” jelas Marzuki. 

Dalam waktu dekat, kata Marzuki, pihaknya bersama dengan tim akan segera turun ke lapangan untuk melakukan evaluasi terhadap perusahaan – perusahaan pertambangan yang ada di Aceh Barat. “Paling telat di bulan Juli,” tutup Marzuki.||Alfianpasee

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…