Home » Opini » Pernyataan Pj Gubernur Antara Ungkapan dan Kenyataan, “Membangun Aceh dari Apa yang Rakyat Butuhkan”

Pernyataan Pj Gubernur Antara Ungkapan dan Kenyataan, “Membangun Aceh dari Apa yang Rakyat Butuhkan”

DALAM Podcast yang ditayangkan oleh Sago TV dipandu DR. Muchlis, Pj Gubernur Aceh Bustami Hamzah memberikan kata kunci dalam membangun Aceh adalah bertumpu kepada “apa yang dibutuhkan oleh rakyat”. Disamping itu, Pj Gubernur juga menekankan bahwa keberhasilan pembangunan ditentukan oleh terbangunnya situasi yang guyub, silaturahmi, saling menghargai dan kesetaraan dalam kehidupan social. 

Pada kesempatan ini DR Muchlis mengatakan pertumbuhan ekonomi Aceh sangat tergantung pada APBA, artinya tidak tumbuh ekonomi sector riil sebagai penunjang pembangunan ekonomi Aceh, kemudian muncul pertanyaan kepada Pj Gubernur, apa terobosan yang akan dilakukan agar ekonomi riil di Aceh dapat tumbuh. Pj Gubernur Bustami secara tegas menjawab, akan mengambil langkah percepatan beroperasinya sarana-sarana pertanian seperti waduk kerto dan melanjutkan pembangunan jalan tol yang terhenti.

Podcast Sago TV yang menghadirkan Pj Gubernur Aceh dan dipandu DR Muchlis, sangat menggelitik nurani rakyat yang selama ini masih tersisih dalam proses pembangunan Aceh dengan gelontoran anggaran yang amat besar. Pernyataan Pj Gubernur Aceh “Pembangunan Aceh harus bertumpu dari apa yang dibutuhkan rakyat”, membangun harapan baru bagi rakyat sekaligus hutang pemerintah Aceh yang wajib dibayar tunai.

Jika kiat Pj Gubernur Aceh dalam membangun Aceh adalah harus dimulai dari apa yang dibutuhkan rakyat, maka rakyat dengan tegas menjawab, koperasi tambang rakyat dan Wilayah Pertambangan rakyat adalah kebutuhan mendesak rakyat Aceh, dalam rangka percepatan pertumbuhan kesejahteraan rakyat. Kegiatan koperasi tambang rakyat bekerja sama dengan pabrik pengolahan bahan baku tambang, menjadi bukti konkrit meningkatkan penghasilan rakyat, dengan perhitungan 1 kepala keluarga mampu memperoleh penghasil sekitar 1 juta rupiah/hari.

Kepada Pj Gubernur Aceh, kesempatan rakyat untuk hidup sejahtera bukan sekedar mimpi, tapi kesempatan yang sudah didepan mata, kerapkali direnggut oleh regulasi yang tidak rasional dan sikap pejabat daerah yang sama sekali tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Koperasi Pinto Rimba yang beranggotakan 400 kepala keluarga, saat ini sudah mengajukan permohonan rekomendasi untuk ijin wilayah tambang rakyat, kenyataannya terhenti di meja Pj Bupati Aceh Besar. Apa yang terjadi di lapangan tidak sama dan sebangun dengan kiat Pj Gubernur Aceh “membangun harus dimulai dari apa yang dibutuhkan rakyat.

Inilah kenyataan sebagai jawaban dari pertanyaan mengapa rakyat Aceh tidak dapat keluar dari lingkaran kemiskinan. Hari ini rakyat menunggu jawaban Pj Gubernur Aceh atas keresahan rakyat Aceh.

Sri Radjasa Chandra, M. BA

Penulis adalah Pemerhati Sosial dan Politik_

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…