Home » Aceh » Peringati Hari Buruh, SMUR Aceh Barat Gelar Aksi Minta UU Cipta Kerja Dicabut

Peringati Hari Buruh, SMUR Aceh Barat Gelar Aksi Minta UU Cipta Kerja Dicabut

IMG_20240501_160955

ACEH BARAT – Memperingati hari buruh Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat (SmuR) Aceh Barat melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) setempat, Rabu (1/5/2024).

Koordinator Lapangan (Korlap), Sarif Qahhar mendesak pemerintah untuk mencabut kebijakan yang merugikan buruh salah satunya UU Cipta kerja Omnibus Law.

Menurut Sarif Qahhar, Kaum buruh hanya dibayar upah minimum yang hanya cukup untuk keperluan hidup mutlak, jikapun permintaan tambah gaji pun akan berdampak PHK sepihak serta pertumpahan darah

“Pada hari buruh ini ada lima tuntutan kita pada pemerintah, pertama mencabut UU cipta kerja omnibus law, menghapuskan sistem outsourcing dan kerja kontrak, naikkan upah buruh minimal 15 persen, sahkan RUU PPRT dan hentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap buruh yang menyuarakan pendapatnya,” ujar Sarif. 

Kata Sarif, saat pemerintah gagal dalam melindungi kaum buruh dan tunduk pada pada pemilik modal salah satu contoh yaitu disahkannya UU No 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.

“Dengan dikeluarkan Perpu No 2 tahun 2022 tentang cipta kerja kemudian juga UU No 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang – undang No 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang – undang, pemerintah ingin menindas pemerintah,” Ujar Sarif.

Dirinya menyebutkan sudah lebih dari 19 tahun Rancangan Undang – Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) belum juga disahkan dan pembahasannya selalu ditunda.

“Kami mengajak seluruh buruh di Aceh Barat untuk berserikat dan bersolidaritas. Berserikat adalah kekuatan bagi buruh di tengah penguasa, pemerintah, militer bersatu, sebaliknya perpecahan kaum buruh adalah kekuatan kaum pemodal,” ungkapnya.

Sarif mengungkapkan kecelakaan kerja pun tak henti-hentinya terjadi, pemerintah hanya mampu menulis angka statistik kematian akibat kecelakaan kerja.

“Sementara keluarga yang ditinggalkan terkadang hanya bisa berharap jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dari BPJS ketenagakerjaan, yang tidak ada,” tutupnya.||Alfian Akbar 

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…