Home » Hukum/Kriminal » Peredaran Rokok Ilegal Marak di Pontianak, Bea Cukai Diam Membisu

Peredaran Rokok Ilegal Marak di Pontianak, Bea Cukai Diam Membisu

IMG-20241017-WA0010

PONTIANAK KALBAR -Peredaran rokok ilegal di Kota Pontianak semakin marak dengan berbagai merek, salah satunya rokok “Era”. Banyak merek rokok lain yang juga tidak memiliki pita cukai, menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Peredaran rokok ilegal ini tidak hanya terjadi di Pontianak, namun juga menyebar di berbagai wilayah Kalimantan Barat (Kalbar).

Diduga, rokok-rokok tersebut diselundupkan melalui jalur-jalur tikus di wilayah perbatasan, sehingga sulit terdeteksi oleh pihak berwenang. Ketua Perwakilan Wilayah (PW) Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi (GNPK) RI, Ellysius Aidy, menekankan pentingnya keseriusan pemerintah dalam menangani masalah ini.

“Ada kelemahan dalam pengawasan dari pihak bea cukai, dan patut diduga oknum bea cukai juga tutu mata ,dan tidur nyenyak ,sehingga peredaran rokok ilegal di Kalbar meluas. Bahkan, produk terkenal seperti LA, Djarum, dan Esse Change Double Klik juga beredar tanpa cukai,” ungkap Aidy pada Kamis, 17 Oktober 2024.

Ia menegaskan, dampak dari peredaran rokok ilegal ini sangat merugikan negara, terutama dari sektor penerimaan pajak. “Bea Cukai Kalbar harus serius menangani masalah ini karena meresahkan masyarakat dan merugikan penerimaan negara,” lanjutnya.

Aidy juga mengingatkan bahwa setiap rokok yang beredar di pasaran wajib memiliki pita cukai sebagai bukti pelunasan cukai. Penjualan rokok tanpa pita cukai, menurutnya, merupakan pelanggaran hukum yang serius.

Ia pun mendesak agar Bea Cukai lebih proaktif dalam pencegahan dan pemberantasan rokok ilegal. “Jika Bea Cukai merasa tidak mampu, mereka bisa meminta bantuan dari penegak hukum lain seperti TNI atau Polri,” tegasnya.

Namun, ketika dihubungi oleh wartawan pada Rabu, 16 Oktober 2024, Kasi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJBC Kalbagbar, Murtini, enggan memberikan keterangan terkait peredaran rokok tanpa cukai di wilayah Kalbar. “Minggu depan saja pak, waktu press release,” jawab Murtini singkat melalui pesan WhatsApp.

Aidy berharap pihak terkait dapat lebih serius dalam mengawasi peredaran rokok ilegal dan menegaskan bahwa GNPK RI akan melakukan investigasi serta melaporkan lemahnya pengawasan ini kepada pihak berwenang. 

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…