ACEH BARAT – Kejari Aceh Barat menyebutkan penyidikan anggaran insentif pemungutan pajak daerah dari tahun 2018 hingga 2022 terindikasi kerugian negara mencapai miliyaran.
Kepala Kejaksaan Negeri, Siswanto melalui Kasi Pidsus, Taqdirullah, mengatakan penggeledahan yang dilakukan setelah ada persetujuan pengadilan negeri Meulaboh.
“Kita sudah menyita terkait pembayaran intensif pajak daerah dan restribusi daerah, ada yang hard copy dan softcopy juga, Kata Taqdirullah.
Kata Taqdirullah, pemeriksaan juga sudah dilakukan kepada THL, Kabid, Kasubdit, dan kepala BPKD sendiri, itu sekitar 50 orang lebih yang sudah dilakukan pemeriksaan.
“Kalau dugaan kita sudah ada, namun kita minta bantu lagi kepada ahli perhitungan kerugian negara supaya angkanya real dan sesuai nantinya,” ujar Taqdirullah.
Selama pihaknya hanya melakukan pemanggilan pihak BPKD masih kooperatif, mereka memberikan apapun dokumen yang diminta.
“Terindikasi sekitar 5 (Lima) Miliar lebih, terkait dengan pembayaran insentif, selama lima tahun tersebut.” tutup Taqdirullah.||Alfian Akbar








