Home » Aceh » Penggabungan Paket Pembangunan Venue PON Langgar Perka LKPP, Pemerhati Tender Minta KPPU Bertindak Tegas

Penggabungan Paket Pembangunan Venue PON Langgar Perka LKPP, Pemerhati Tender Minta KPPU Bertindak Tegas

images - 2023-09-27T000002.652

Banda Aceh – Penggabungan paket tender sesuai Perka LKPP Nomor 12 Tahun 2021 maksimum hanya sebesar Rp 15 Milyar. Namun, paket Pembangunan dan Rehabilitasi Venue PON XXI di Aceh yang tersebar di 3 kabupaten/kota yang seharusnya ditender secara terpisah justru digabungkan 14 paket menjadi 1 paket dengan pagu anggaran totalnya mencapai Rp. 695 Milyar. Tentunya hal tersebut telah bertentangan dengan aturan yang berlaku.

Pernyataan itu diungkapkan koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI ) kepada media, Selasa (26/09/2023).

Menurut pria yang akrab disapa Ceknas itu, penggabungan paket tersebut jelas jelas tidak memberikan kesempatan kepada pengusaha mikro dan menegah, hanya perusahaan tertentu yang mampu memenuhi syarat Kemampuan Dasar (KD) yang dipersyaratkan minimal harus mempunyai pengalaman kerja pada bidang yang sama paling kurang Rp. 235 Milyar. “Sangat mustahil perusahaan lokal Aceh akan mampu bersaing dengan perusahaan besar apalagi BUMN,” ujar pemerhati lelang asal Aceh itu.

Dia menjelaskan, Perka LKPP nomor 12 tahun 2021 pada halaman 107 konsolidasi dapat dilakuakan oleh PPK dan UKPBJ dengan menggabungkan paket paket pengadaan barang/jasa sejenis menjadi satu atau beberapa paket yang dilaksanakan bersamaan dengan persiapan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia.

Kata Ceknas, PPK melaksanakan strategi penggabungan paket sejenis apabila ditemukan indikasi pemecahan paket pengadaan barang/jasa untuk menghindari tender.

“PPK melakukan konsolidasi untuk paket pengadaan barang/jasa sejenis yang dicadangkan untuk usaha mikro kecil maksimal hasil konsolidasi Rp.15 Milyar per paket. dan PPK dilarang menyatukan atau memusatkan beberapa paket pekerjaan pengadaan barang/jasa yang tersebar dibeberapa lokasi atau daerah yang menurut sifat dan jenis pekerjaan dan tingkat efesiensinya seharusnya dikerjakan/dilaksanakan dibeberapa lokasi,”paparnya.

Transparansi Tender Indonesia (TTI) meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengambil tindakan tegas atas dugaan monopoli dan persaingan tidak sehat yang merupakan ranah KPPU selaku lembaga Negara yang diberikan kewenangan menindak persaingan usaha yang tidak sehat tersebut.

“Aceh selaku tuan rumah PON XXI bersama Sumatera Utara merasa sangat dirugikan, padahal pembangunan Venue PON yang bersumber dari APBN seharusnya menjadi nilai tambah dan kesempatan kepada pengusaha lokal untuk mendapatkan pekerjaan ditengah sulitnya mendapatkan proyek akhir-akhir ini,” bebernya.

TTI juga meminta DPRA dan Komisi V DPR RI yang merupakan mitra kementrian PUPR untuk segera merespon keresahan yang sedang terjadi ditengah masyarakat Aceh terutama kelompok masyarakat yang bergerak pada dunia kontraktor.

“Kementrian PUPR yang membuat regulasi tentang pengadaan barang dan jasa seharusnya taat pada aturan, tapi sebaliknya mereka sendiri yang melanggar aturan,” tegasnya.

Adapun sebanyak 14 Paket di 3 Kabupaten yang digabung menjadi satu paket itu adalah :
1. VENUE Sepakbola (Pool A) Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh;
2. Venue Sepak Bola (Pool B) Stadion H.Dimurtala Banda Aceh;
3. VENUE Soft Tenis (Pool A) Lapangan Tenis Jasdam Banda Aceh;
4. VENUE Soft Tenis (Pool B) Lapangan Tenis Polda Banda Aceh;

5. VENUE Tenis Lapangan (Pool A) Lapangan Tenis Komplek SHB B. Aceh;

6. VENUE Tenis Lapangan (Pool B) Lapangan Tenis Lambung B. Aceh;
7. VENUE Anggar Hall Anggar Komplek SHB Banda Aceh;
8. VENUE Angkat Besi dan Angkat Berat Gedung PABSI Banda Aceh;
9. VENUE Hapkido Gor Koni Aceh Banda Aceh;
10. VENUE Muaythai & Tarung Derajat Bale Meusare Banda Aceh;
11. Rugby Sevens (Pool A) Stadion Mini USK Banda Aceh;
12. X Rugby (Pool B) Lapangan Lambung Banda Aceh;
13. Berkuda Pacuan Blang Bebangka Aceh Tengah;
14. Dayung Waduk Keliling Indrapuri Aceh Besar.[DNQ]

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…