Home » Opini » Penganugrahan Inovasi Aceh untuk SKPA Pencitraan Sesat dan Pembohongan Publik

Penganugrahan Inovasi Aceh untuk SKPA Pencitraan Sesat dan Pembohongan Publik

images - 2023-12-12T232321.812

Opini oleh : Sri Radjasa Chandra

DI TENGAH carut marut tata kelola pemerintahan Aceh, dengan dampak yang amat berpengaruh terhadap kualitas kesejahteraan rakyat Aceh, akibat praktek korupsi sistemik yang terjadi disemua jajaran SKPA Provinsi Aceh. Disamping itu kuatnya pendekatan “management konflik” di lingkungan eksekutif dan legislatif Aceh, telah menciptakan lingkungan kerja dan komunikasi yang tidak kondusif bagi pencapaian pembangunan Aceh yang berpihak kepada rakyat.

Dihadapkan oleh keterpurukan kinerja Pemerintah Aceh, alih-alih Pj Gubernur Aceh mengambil langkah taktis untuk membenahi internal jajaran Pemerintahan Aceh, dalam rangka mewujudkan clean government, malah melakukan kebijakan yang amat mencederai etika profesionalisme dan rasa keadilan, dengan menganugrahkan penghargaan inovasi Aceh kepada 15 SKPA, atas pertimbangan para penerima penghargaan telah dan terus melakukan pembaharuan yang inovatif di segala sektor sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya serta mendorong terciptanya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masyarakat yang lebih produktif, efisien dan efektif.

Penghargaan tersebut diberikan oleh Pj Gubernur Aceh yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Mawardi, dalam sebuah acara di Anjong Mon Mata Komplek Meuligoe Gubernur, Jumat 8 Desember 2023.

Apa yang menjadi parameter Pemerintah Aceh dalam menetapkan 15 SKPA berhak menerima penganugrahan Inovasi Aceh, diantaranya seperti Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa, selama ini dikuasai oleh oligarki local yang mendapat restu dari Godfather Aceh, untuk melakukan praktek monopoli paket proyek-proyek, demi mengejar rente. Terlebih lagi sebuah media local Aceh, memuat berita tentang dugaan kasus penipuan yang melibatkan kerabat Pj Gubernur Aceh, dengan modus “percaloan paket proyek di Dinas Kesehatan Aceh”.

Dibutuhkan kejujuran untuk menyelamatkan Aceh yang babak belur akibat kualitas kepemimpinan yang sama sekali tidak memiliki kapasitas sebagai pemimpin dan memiliki mental pecundang. Sesungguhnya rakyat sangat mengetahui sepak terjang elite eksekutif dan legislative Aceh yang hanya mengais sampah proyek untuk mengejar rente. Tidak perlu berlindung dibalik narasi “rekayasa penghargaan” hanya untuk memperoleh pencitraan murahan dan sesat serta pembohongan public yang hanya semakin membuat rakyat muak. Apalagi lagi yang harus dipertahankan semata mata demi menjaga harga diri oleh pemangku kebijakan di Aceh, ketika tidak adalagi legitimasi dari rakyat Aceh.

Penulis merupakan Pemerhati Aceh.

 

Tulisan/opini ini merupakan sepenuhnya tanggung jawab penulis.

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…