Home » Hukum/Kriminal » PNS dan Petani Terlibat Perdagangan Kulit Harimau Sumatera di Aceh

PNS dan Petani Terlibat Perdagangan Kulit Harimau Sumatera di Aceh

65adfb6f43d2c

BANDA ACEH_ Tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Aceh berhasil menangkap seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan seorang petani yang diduga terlibat dalam jaringan tindak pidana konservasi sumberdaya alam dan hayati di Desa Tualang, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur. Penangkapan berlangsung pada Jumat (19/01/2024).

Irjen Pol Achmad Kartiko, dalam konferensi pers yang dilaksanakan di Aula Presisi Markas Polda Aceh, Banda Aceh, pada Senin (22/01/2024), menjelaskan bahwa dari kedua tersangka, tim berhasil mengamankan barang bukti berupa satu lembar kulit harimau yang masih utuh, beserta tengkoraknya. Selain itu, ditemukan juga tulang belulang bagian tubuh harimau Sumatera dan satu unit kendaraan roda empat yang digunakan oleh para tersangka saat membawa kulit harimau tersebut.

“Tersangka, yang identitasnya disebutkan sebagai MBE, berprofesi sebagai PNS di Kantor Kecamatan Serba Jadi Peureulak, Kabupaten Aceh Timur. Dia berperan sebagai perantara penjualan dari pemburu ke pembeli. Namun, kulit harimau tersebut belum sempat dijual karena menunggu penawaran harga yang lebih tinggi. Sementara itu, MHB, seorang petani warga Aceh Timur, berperan sebagai sopir,” kata Achmad Kartiko.

Berdasarkan hasil identifikasi dokter hewan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSD) Aceh, diketahui bahwa kulit harimau itu berjenis kelamin jantan dengan panjang tubuh mencapai 2,6 meter dan diperkirakan berumur 12 tahun. Harimau tersebut diduga baru ditangkap sekitar dua minggu lalu di kawasan hutan dengan menggunakan jerat, kemudian disuntik untuk diambil kulit dan tulangnya yang kemudian dijual.

Kedua tersangka akan dijerat dengan Pasal 21 ayat 2 huruf b/junto Pasal 40 ayat 2 UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya junto Pasal 55 ayat 1 KUHP. Ancaman hukuman untuk pelanggaran ini mencapai maksimal lima tahun penjara dan denda sebesar Rp 100 juta.

“Saat ini, tim penyidik sedang melakukan pendalaman untuk mengungkap pemilik dan sindikat jaringan penjualan kulit harimau Sumatra tersebut,” tambah Achmad Kartiko. Pihak berwenang berkomitmen untuk menindak tegas pelaku kejahatan lingkungan demi melindungi keberlanjutan ekosistem dan satwa liar di wilayah Aceh. 

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…