Home » Aceh » Pemuda Anti Korupsi Desak KPK Usut Indikasi KKN dalam Pelelangan di BP2JK Aceh

Pemuda Anti Korupsi Desak KPK Usut Indikasi KKN dalam Pelelangan di BP2JK Aceh

IMG-20231222-WA0022

BANDA ACEH_ DPW Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (Alamp Aksi) Provinsi Aceh mendesak agar KPK RI segera mengusut adanya berbagai indikasi KKN di Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Aceh.

Salah satu indikasi yang terjadi saat ini yakni Pokja Pemilihan pada BP2JK memenangkan PT Alas Putra pada tiga paket sekaligus dalam waktu yang hampir bersamaan.

“Ini tentunya menjadi tanda tanya publik, karena perusahaan yang sama dimenangkan dalam waktu hampir bersamaan pada 3(tiga) paket puluhan milyar. Ada permainan apa di balik semua itu,” ungkap Ketua DPW Alamp Aksi Aceh, Jumat 22 Desember 2023.

Dia merincikan, Paket yang dimenangkan PT AP dalam waktu bersamaan itu yakni, Pembangunan Jaringan Irigasi Lhok Guci Aceh Barat senilai Rp 26,5 miliar; Pembangunan Jaringan Irigasi Jambo Aye Aceh Utara senilai Rp 24,8 miliar; dan Rehabilitasi Bendung D.I. Krueng Pase senilai Rp 22,8 miliar.

“Jika kita lihat dari peserta tender ketiga paket tersebut, hampir semua perusahaan berpengalaman bukan perusahaan baru, tapi justru malah semuanya digugurkan dengan alasan sepele. Sehingga semakin menguatkan adanya indikasi pengaturan agar PT AP menjadi pemenang ketiga paket tersebut,” bebernya.

Dia melanjutkan, karena ketiga paket tersebut dilarang pada waktu yang hampir bersamaan maka hampir bisa dipastikan ada kesamaan personil dan kesamaan peralatan yang dalam persyaratan tender dilarang mengajukan personil dan peralatan yang sama pada paket berbeda. kesamaan personil dan peralatan harus diupload pada aplikasi Sistem Informasi Pengalaman atau SIMPAN. Sehingga keabsahan data dapat diketahui dengan seksama. 

“Hal ini semakin menguatkan adanya indikasi terjadi kongkalikong antar Pokja BP2JK dengan PT AP sehingga mengatur perusahaan tersebut bisa menang pada 3 paket pada waktu hampir bersamaan. Untuk itu kita mendesak KPK agar turun tangan mengusut indikasi KKN dalam pelaksanaan tender di BP2JK, karena selain seringnya terjadi persaingan yang tidak sehat juga disinyalir sangat besar kemungkinan terjadinya praktek korupsi,” katanya.

Selain itu, lanjut Alamp Aksi, di BP2JK Aceh juga ditemukan adanya perusaahaan pemenang tender dimenangkan pada paket pengaman pantai Kota Meulaboh padahal SBU perusahaan tersebut mati.

“Semua fakta tersebut semakin menguatkan bahwa adanya indikasi praktek KKN yang sudah mendarah daging dalam proses pelaksanaan tender pada BP2JK Aceh, sehingga kita meminta KPK untuk tidak tinggal diam dan segera melakukan pengusutan,” tegasnya.

Alamp Aksi juga meminta Presiden RI melalui Menteri PUPR untuk segera mengevaluasi kinerja BP2JK Aceh karena sering terjadi permainan tidak sehat yang justru mengarah kepada praktek KKN.

“Jangan biarkan praktek kenakalan dan pengaturan lelang di BP2JK Aceh terus terjadi, Menteri PUPR harus segera melakukan evaluasi atas kinerja bawahannya,”pungkasnya.[]

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…