Home » Pemerintah » Pemkab Aceh Utara Dapat Tambahan Alokasi 562 Formasi PPPK dan CPNS

Pemkab Aceh Utara Dapat Tambahan Alokasi 562 Formasi PPPK dan CPNS

045363500_1600772255-20200922-Ujian-SKB-CPNS-Surabaya-AFP-5

ACEH UTARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Utara mendapat tambahan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan CPNS sebanyak 562 orang.

Penambahan formasi tersebut, didasari Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada Kamis (14/3/2024) lalu. 

Kepala Badan Kepegawaian Pembangunan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Utara Saifuddin MSP mengatakan, SK tersebut dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2024 bersamaan pemerintah kabupaten/kota lainnya di Indonesia.

“Pak Pj Bupati menerima SK yang diserahkan oleh Pak Menteri selesai mengikuti rapat tersebut,” ujar Saifudin di Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh pada Senin (18/3/2024).

Saifuddin, menyatakan bahwa penerimaan formasi kali ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Jumlahnya mencapai 562 formasi, terdiri dari 522 formasi PPPK dan 40 formasi CPNS. Ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mengalokasikan formasi untuk PPPK. Sedangkan CPNS tidak mendapat formasi tahun sebelumnya.

Kuota formasi yang diberikan Kementerian PANFRB, kata Saifuddin, sesuai dengan usulan yang dikirim melalui aplikasi e-formasi pada Februari 2023.

Dari 522 Formasi PPPK yang diberikan, formasi terbanyak adalah untuk guru honorer yang mencapai 162 orang. Kemudian formasi selanjutnya untuk tenaga kesehatan (nakes) mencapai 100 orang. Sisanya adalah untuk tenaga teknis yang akan ditempatkan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Begitu juga dengan kuota CPNS yang diberikan 40 orang juga untuk kebutuhan tenaga teknis di dinas-dinas,” kata Saifuddin.

Keputusan penerimaan ini diharapkan dapat membantu mengurangi jumlah honorer di Aceh Utara yang mencapai ribuan orang. Dengan penerimaan rutin setiap tahun, diharapkan semua tenaga honorer dan tenaga kontrak dapat terakomodasi dengan baik.

Hal ini menjadi langkah maju bagi Kabupaten Aceh Utara dalam upaya meningkatkan kualitas aparatur pemerintah, serta memastikan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat setempat.

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…