Home » Aceh » Pemkab Aceh Besar Ajak Camat Dan Keuchik Bangun Daerah Bebas Pungli

Pemkab Aceh Besar Ajak Camat Dan Keuchik Bangun Daerah Bebas Pungli

be0e2770_1cb0_4452_a6a7_42731829b15b1

ACEH BESAR_ Mewakili Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto, Asisten III Bidang Administrasi Umum Jamaluddin mengajak para camat dan perwakilan keuchik untuk bersama-sama membangun Aceh Besar dengan mengedepankan pelayanan publik yang bebas dari pungutan liar, sehingga meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintah di kabupaten setempat. 

Menurut Jamal, pemberantasan pungutan liar adalah suatu pekerjaan yang berat untuk dilakukan. Oleh karena itu, perlu adanya sinergiritas dan kolaborasi dari berbagai pihak terkait untuk proaktif melakukan pemberantasan Pungli. 

“Karena itu, sosialisasi seperti ini adalah untuk menyampaikan hal-hal yang harus diwaspadai dalam melaksanakan tugas, karena pada prinsipnya praktik pungutan liar bukan hanya perlu ditindak tetapi yang lebih utama yang diupayakan adalah tindakan pencegahan,” ucapnya dalam Sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) bersama Polres dan Kejaksaan Negeri Aceh Besar, Rabu, 13 Desember 2023.

“Mudah-mudahan forum ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para perwakilan keuchik dan camat serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait tujuan agar Aceh Besar bebas dari pungli,” harapnya.

Sementara itu pada kesempatan yang sama Kepala Inspetorat Aceh Besar Zia Ul Azmi mengatakan, pungli ini masih ada di daerah Aceh Besar baik itu di tingkat OPD maupun ditingkat gampong, oleh karena itu kegiatan sosialisasi ini digelar dengan tujuan agar seluruh camat dan perangkat gampong di Kabupaten Aceh Besar dapat memahami batasan-batasan pungli, grativikasi serta korupsi sehingga dapat dicegah didalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

“Dalam sosialisasi ini kami ingin menyampaikan kepada sejumlah OPD dan para camat serta keuchik di Kabupaten Aceh Besar agar mengetahui apa saja yang termasuk dalam pungutan liar, terutama di bagian pelayanan jangan sampai ada pungutan liar yang tidak resmi atau pungutan lain yang tidak diatur dalam aturan. Bekerjalah sesuai dengan peraturan yang berlaku agar Kabupaten Aceh Besar semakin unggul dan pada tahun 2024 nanti kita berharap sudah tidak ada lagi pungli di Kabupaten Aceh Besar,” pungkasnya.[]

 

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…