Home » Daerah » Pemerintah Subulussalam Ultimatum PMKS PT MSB II di Sultan Daulat

Pemerintah Subulussalam Ultimatum PMKS PT MSB II di Sultan Daulat

InShot_20250510_190115630

SUBULUSSALAM – Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam ultimatum Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) PT Mandiri Sawit Bersama (MSB) II yang beroperasi di Kampong Namo Buaya, Kecamatan Sultan Daulat, Kota setempat. Sabtu, (10/5).

Perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan PMKS ini, diultimatum terkait permintaan dokumen perizinannya.

Pasalnya, pabrik minyak kelapa sawit ini dikabarkan belum mengantongi seluruh kelengkapan dokumen perizinannya, seperti yang diberitakan di beberapa media.

Belum lagi kabar dampak limbah yang dihasilkan oleh PMKS PT MSB II Namo Buaya. Oleh karena itu, Pemko Subulussalam ultimatum perusahaan tersebut melalui surat yang bernomor 500.16.6.4/377/2025.

Adapun perihal surat tersebut, Permintaan Dokumen Kelengkapan Perizinan PMKS PT Mandiri Sawit Bersama / Pat Mandiri Sawit Bersama II.

Surat ini diberi tenggang waktu selam 7 hari masa kalender yang di tandatangani langsung oleh Wali Kota Subulussalam, atas nama wakil waliKota setempat, Nasir SE. Pertanggal 9 Mei 2025.

Dikutib, adapun isi surat tersebut, sebagai berikut.

1). Menindaklanjuti isu yang sedang berkembang di masyarakat terkait Perizinan dan Dampak Limbah PT. Mitra Sawit Bersama (MSB)/PT.MSB 2 dan hasil rapat Pemerintah Kota Subulussalam dengan Forkopimda Kota Subulussalam.

Dengan ini Walikota Subulussalam dan Forkopimda Kota Subulussalam meminta kepada pimpinan PMKS PT.MSB/PT.MSB 2 Namo Buaya untuk menyampaikan Dokumen Kelengkapan Perizinan PMKS.

2. Dokumen kelengkapan perizinan PMKS PT.MSB/PT.MSB 2 sebagaimana dimaksud di atas, harus diserahkan kepada kami cq Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdako Subulussalam paling lambat tanggal 16 Mei 2025, kami ulangi paling lambat tanggal 16 Mei 2025.

3. Demikian hal ini kami sampaikan, atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Disamping itu, awak media ini mencoba mengkonfirmasi Humas PMKS PT MSB II. Alhasil, Humas tersebut mengirimkan dua nomor telepon yang berbeda.

Diantaranya, Manager dan Asisten PMKS PT MSB II. Salah satunya yang dapat tersambung, Asisten PT MSB II. Namun, ia nya kembali mengarahkan agar koordinasi kembali ke Humas PMKS PT MSB II.

Hingga berita ini diterbitkan, awak media ini belm mendapat keterangan resmi dari pihak PMKS PT MSB II. (JD)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…