Home » Aceh » Pemerintah Aceh Jaya Diminta Tidak Abai Keselamatan Warga Tuwi Priya Pasi Raya

Pemerintah Aceh Jaya Diminta Tidak Abai Keselamatan Warga Tuwi Priya Pasi Raya

IMG-20240529-WA0081

BANDA ACEH – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum-Advokasi dan Keadilan Aceh (YLBH-AKA) Distrik Aceh Jaya mengkritik pemerintah Aceh Jaya dan Provinsi Aceh karena dianggap mengabaikan keselamatan warga Gampong Tuwi Priya, Kecamatan Pasi Raya. 

Hal ini disampaikan oleh Marwan, Kepala Divisi Hak Sipil dan Politik YLBH-AKA Aceh Jaya, pada Rabu, 29 Mei 2024.

“YLBH-AKA mendesak Pemerintah Aceh Jaya dan Provinsi Aceh agar segera menindaklanjuti persoalan tersebut, sehingga penderitaan masyarakat, khususnya di Gampong Tuwi Priya, tidak terabaikan,” ujar Marwan.

Marwan mengungkapkan bahwa sejak tahun 2018, bibir Sungai Krueng Teunom di Desa Tuwi Priya mengalami kerusakan serius yang membahayakan keselamatan jiwa dan harta benda warga. Kerusakan ini bahkan mengancam desa-desa tetangga.

Perangkat desa Tuwi Priya beserta tokoh masyarakat telah beberapa kali mengadu ke Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya. Pada tahun 2022, Penjabat Bupati Aceh Jaya sempat mengunjungi lokasi tersebut. Selain itu, pada tahun 2023, beberapa instansi pemerintah seperti PU Aceh Jaya, BPBK Aceh Jaya, dan DPRK Aceh Jaya, serta anggota DPRA juga turun ke lapangan. 

“Namun, hingga saat ini belum ada tindakan konkret yang diambil untuk mengatasi masalah ini,” kata Marwan.

Marwan mengatakan, Warga Tuwi Priya mengalami banjir hingga dua kali dalam sebulan. Banjir yang sering terjadi ini menyebabkan kerugian materiil bagi warga, termasuk kerusakan perkebunan dan harta benda lainnya.

Situasi ini menambah penderitaan warga yang terus-menerus dihadapkan pada ancaman keselamatan dan kerugian ekonomi. YLBH-AKA mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret guna melindungi warga Gampong Tuwi Priya dan mencegah kerusakan lebih lanjut.

“Tindakan segera diperlukan untuk mengatasi masalah ini dan memastikan keselamatan serta kesejahteraan warga terjamin,” katanya.(SN)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…