Home » Pemilu 2024 » Pemerintah Aceh Bahas Pemilu Bersama KIP dan Panwaslih Aceh

Pemerintah Aceh Bahas Pemilu Bersama KIP dan Panwaslih Aceh

img-20240108-wa0045-1050x5251

BANDA ACEH – Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Pemilu Legislatif harus berlangsung sukses di Aceh. Oleh karena itu, kerja sama dan koordinasi lintas sektor serta masukan dari para pemangku kebijakan sangat dibutuhkan dan harus semakin intens dilakukan. Sejauh ini semua tahapan berjalan on schedule atau sesuai target dan jadwal.

Hal tersebut disampaikan oleh Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Sekda Aceh Azwardi, pada Rapat Koordinasi bersama KIP Aceh dan Panwaslu Aceh, terkait Pengadaan Logistik Pemilu di Kabupaten/Kota di Aceh, Senin (8/1/2024).

“Kita harus menyukseskan Pemilu. Oleh karena itu, kita butuh masukan dari KIP dan Panwaslu. Terkait rencana kita melakukan kunjungan, apakah sampel dan kapan mulai bergerak sebelum proses finalisasi ini selesai. Kalau masa tenang sudah tidak mungkin lagi kita ke lapangan, kita bagi tim dan pastikan yang kita rapatkan hari ini tersampaikan ke kabupaten/kota,” kata Azwardi.

 

Untuk diketahui bersama, rapat hari ini membahas sejumlah hal terkait penyelenggaraan Pemilu 2024, yaitu terkait logistik pemilu, dukungan anggaran, Naskah Perjanjian Hibah Aceh dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah, kunjungan lapangan ke kabupaten/kota dan Alat Peraga Kampanye. “Sebagai informasi awal, terkait NPHD untuk seluruh kabupaten/kota, informasinya sudah tanda tangan. Hal yang perlu kita lakukan bersama adalah memantau implementasinya seperti apa,” ujar Azwardi.

Sementara itu, Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Saiful Bismi menjelaskan, terkait perkembangan logistik di Aceh, saat ini sudah pada tahap pengiriman kotak suara, bilik suara, tinta dan sudah sampai ke kabupaten/kota serta sudah dilakukan penyortiran dan penyimpanan.

“Terkait surat suara, kondisi hari ini hanya satu kabupaten yang masih bersandar kapalnya, untuk daerah lain sudah masuk dan saat ini sedang proses sortir dan lipat, untuk Tamiang diperkirakan tanggal 10 Januari sudah ada di Tamiang,” ujar Saiful.

Sementara itu, terkait sampul, Saiful menjelaskan, sejak kemarin sudah masuk dua kontainer melalui Pelabuhan Malahayati. Saat ini, sambung Saiful, semua masih dalam proses bongkar muat, dan mulai hari ini akan didistribusikan ke masing-masing kabupaten/kota.

“Terkait formulir, dalam waktu dekat akan masuk, yang kita khawatirkan karena keterlambatan. Tapi hari ini sudah 95 persen sudah oke, tinggal Aceh Tamiang yang masuk lewat Pelabuhan Belawan. Proses dari Belawan ke kabupaten/kota dikawal oleh teman-teman Panwaslu. Kami sudah mendistribusikan pada kabupaten/kota, ada yang sedang berlangsung proses lipat dan kami sudah dapat informasi terkait kekurangan surat suara,” ungkap Saiful.

Menanggapi penjelasan Ketua KIP Aceh, Azwardi optimis, dengan kerja sama multi pihak, seluruh proses akan berlangsung sukses sesuai target. “Mudah-mudahan Tamiang juga tidak ada kendala, karena MPHA Kesbang di Kemendagri terus berkoordinasi, termasuk melalui zoom meeting.” kata Azwardi.

“Terkait pinjam pakai gedung juga sudah kita sampaikan, distribusi logistik hari ini sudah kita dengarkan semua, yang sedang berproses hanya Tamiang saja, kita berharap Panwas juga membantu di Tamiang sehingga proses di sana bisa berjalan sesuai harapan,” imbuh Azwardi.

Ketua Panwaslu Aceh menjelaskan, keberadaan lembaganya adalah untuk memastikan semua proses sesuai dan bukan mencari kesalahan, namun sebagai bahan evaluasi bersama. Dan, terkait logistik, harus menjadi catatan bersama agar jumlah logistik dan surat suara terpenuhi dan KIP bisa menanggulangi proses kekurangan surat suara. 

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…