Home » Nasional » Pemerhati Intelijen : Praktik Mafia Perbankan oleh Bank UOB Indonesia, Ancaman Serius bagi Penguatan Perbankan Nasional

Pemerhati Intelijen : Praktik Mafia Perbankan oleh Bank UOB Indonesia, Ancaman Serius bagi Penguatan Perbankan Nasional

01hgz403062c88g7tqpyj46st6

JAKARTA– Pemerhati intelijen, Sri Radjasa MBA menyampaikan keprihatinan mendalam atas terungkapnya dugaan praktik mafia perbankan yang melibatkan PT Bank UOB Indonesia. Kasus ini dinilai berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap dunia perbankan nasional, terutama di tengah upaya strategis Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam menjalankan program penguatan perbankan.

Sebagaimana diketahui, mulai September 2025, pemerintah akan menempatkan dana sebesar Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke bank-bank umum. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memperkuat likuiditas, memperluas penyaluran kredit, dan menggerakkan perekonomian nasional. Namun, menurut Sri Radjasa, kebijakan ini berpotensi menghadapi risiko serius jika praktik mafia perbankan tetap dibiarkan tanpa penindakan tegas.

Kasus yang menimpa PT Bank UOB Indonesia mencuat melalui dugaan penggelapan dokumen SHGB No. 81 milik nasabah, yang diduga dilakukan secara sistematis dengan melibatkan oknum pejabat BPN Kabupaten Tangerang serta aparat peradilan dalam putusan No. 754/Pdt-G/2023/PN JKT PST dan putusan banding No. 1231/PDT/2024/PT DKI. Selain itu, modus yang muncul dalam kasus ini mencakup pemalsuan dokumen otentik notaris dan pemberian keterangan palsu di muka persidangan.

“Praktik ini bukan sekadar penyimpangan individual, melainkan indikasi kejahatan terorganisasi yang melibatkan berbagai institusi. Hal ini jelas mengancam integritas sistem perbankan kita,” ujar Sri Radjasa MBA.

Ia menambahkan, lemahnya fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut memperburuk keadaan. “Jika OJK tidak segera mengambil langkah tegas, kepercayaan publik akan semakin terkikis. Padahal, kepercayaan publik adalah fondasi utama perbankan,” tegasnya.

Sri Radjasa menekankan bahwa kasus ini harus menjadi perhatian serius bagi seluruh pemangku kepentingan. “Jangan sampai dana rakyat yang dikucurkan melalui program penguatan perbankan justru menjadi bancakan mafia perbankan. Pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga pengawas harus segera bertindak,” tegasnya.(DNQ/RED)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…