Home » Hukum » Pemblokiran Akun SPSE Disdik Aceh Dapat Menghambat Pembangunan Pendidikan

Pemblokiran Akun SPSE Disdik Aceh Dapat Menghambat Pembangunan Pendidikan

IMG-20240514-WA0010

BANDA ACEH – Pemblokiran akun sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) Dinas Pendidikan Aceh merupakan preseden buruk yang secara nyata akan menghambat realisasi anggaran pembangunan di bidang pendidikan, sehingga berbagai kegiatan dan program untuk memajukan pendidikan tidak bisa dilelang, padahal sudah hampir memasuki akhir triwulan kedua tahun anggaran 2024.

“Ini sangat aneh, seharusnya Pemerintah Aceh berupaya memaksimalkan realisasi anggaran pembangunan dan kejar target, apalagi pengesahan anggaran tahun ini sangat lambat karena dinamika politik eksekutif dan legislatif. Namun sungguh sangat disayangkan di bawah kepemimpinan Bustami Hamzah sebagai Pj Gubernur realisasi anggaran pembangunan itu kembali terhambat bahkan akun SPSE Aceh untuk di Aceh juga mengalami pemblokiran,” ungkap Ketua DPW Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi (Alamp Aksi) Aceh, Mahmud Padang, Selasa 14 Mei 2024.

Menurut Alamp Aksi, terlepas dari berbagai alasan, pihak menduga bahwa tragedi pemblokiran akun SPSE Disdik Aceh ini atas sepengetahuan bahkan bisa saja persetujuan Pj Gubernur Aceh sebagai pimpinan tertinggi. “Jelas-jelas hal ini sangat merugikan rakyat dan pendidikan Aceh. Bayangkan saja ada ratusan milyar paket e-katalog dan paket lainnya terhambat untuk direalisasikan, berapa banyak sekolah yang sudah menunggu program pembangunan dari APBA tahun ini tapi harus terhambat,” ujarnya.

Pihaknya juga meminta agar pemerintah pusat mengevaluasi dan terus memantau kinerja Pj Gubernur Aceh karena ini juga menyangkut marwah pemerintah pusat di mata rakyat Aceh sebagai pemberi mandat kekuasaan kepada Pj Gubernur. “Jangan sampai karena dendam politik pembangunan pendidikan Aceh dikorbankan. Masyarakat saat ini berharap agar pemerintah pusat memberi peringatan kepada Pj Gubernur Aceh agar tak semena-mena dalam memimpin pemerintahan, apalagi tega mengorbankan kepentingan rakyat dan pembangunan pendidikan hanya karena dendam pribadi dan kelompoknya,” katanya.

Dia juga menilai, preseden pemblokiran akun SPSE Disdik Aceh ini merupakan catatan hitam dari kepemimpinan Bustami Hamzah. “Fasilitas pendidikan di Aceh harus terus ditingkatkan agar menunjang proses belajar mengajar, namun jika realisasinya diperlambat dan akun SPSE nya diblokir ini saja pemerintah tidak ingin memajukan pendidikan Aceh. Sudahlah Pak Pj Gubernur, kalau ingin berkuasa suka-suka jangan di pemerintahan, buat saja perusahan tersendiri, jangan hanya bisa merugikan rakyat,” ucapnya.

Dari berbagai kejadian yang terjadi akhir-akhir ini di Pemerintahan Aceh, kita berharap pengawasan dan ketegasan pemerintah pusat. “Kita juga berharap KPK maupun Kejagung dapat memantau realisasi APBA 2024 agar tidak ada terjadi pengaturan anggaran siluman seperti appendiks serta persekongkolan jahat lainnya yang dapat merugikan rakyat,” pungkasnya.

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…