Home » Daerah » Pelabuhan Tapaktuan Mulai Dilirik, Tapi Dishub Aceh Selatan Dinilai Jadi Penghambat

Pelabuhan Tapaktuan Mulai Dilirik, Tapi Dishub Aceh Selatan Dinilai Jadi Penghambat

WhatsApp-Image-2025-08-15-at-17.56.12_b29166af-1

ACEH SELATAN -Potensi Pelabuhan Tapaktuan sebagai gerbang distribusi barang di Aceh Selatan mulai dilirik pelaku usaha, namun langkah ini dinilai tersendat akibat kebijakan Dinas Perhubungan (Dishub) setempat. Kepala Cabang PT Bintang Abdya Family (BAF) Tapaktuan, Munzir, mendesak Bupati Aceh Selatan mengevaluasi kinerja Kepala Dishub yang disebut tidak memahami aturan transportasi.

Menurut Munzir, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara jelas menyatakan bahwa aktivitas pengangkutan di jalan raya tidak memerlukan rekomendasi dari Dishub daerah. “Kami sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 12210007329720005 yang sah secara hukum. Itu sudah cukup sebagai dasar legalitas operasi,” ujar Munzir di Tapaktuan, Jumat Malam, 15 Agustus 2025.

Munzir menambahkan, pihaknya sudah mengirim surat resmi bernomor 008/SP/BAF-TTN/VIII/2025 perihal Pemberitahuan Hauling dan Permohonan Personil, namun tidak pernah mendapat respons dari Dishub.

“Dishub seharusnya menjadi fasilitator, bukan penghambat. Jika situasi ini berlanjut, distribusi barang akan terganggu dan geliat ekonomi daerah bisa terhambat. Padahal, dunia usaha sudah mulai menaruh minat besar pada Pelabuhan Tapaktuan,” tegasnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Selatan, aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tapaktuan meningkat 15% dalam dua tahun terakhir, didominasi oleh komoditas hasil bumi, material konstruksi, dan barang konsumsi. Beberapa perusahaan logistik regional bahkan telah menjajaki peluang membuka jalur pengiriman langsung dari Tapaktuan ke pelabuhan besar di Sumatera dan Jawa.

“Kalau hambatan administrasi terus ada, peluang ini akan hilang. Kita rugi bukan hanya dari sisi bisnis, tapi juga kehilangan kesempatan membuka lapangan kerja baru,” tandas Munzir.(Red/Ril)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…