Home » Ekonomi & Bisnis » Pedagang Inpres Tapak Tuan Sesalkan Pernyataan Kasatpol PP Aceh Selatan

Pedagang Inpres Tapak Tuan Sesalkan Pernyataan Kasatpol PP Aceh Selatan

20240111-img-20240111-145031

ACEH SELATAN_ Pernyataan Kasatpol PP Aceh Selatan, Dicki Ikwan terkait sepi nya pembeli di pasar Inpres Tapaktuan disebabkan inflasi menuai protes. Pasalnya pernyataan Dicki tersebut dinilai hanya alasan yang tak mendasar.

Ketua Himpunan Pedagang Pasar Inpres (HPPIT), Arzuna mengatakan, apa yang disampaikan Kasatpol PP Aceh Selatan tersebut tidak berdasar, hanya mengait-kaitkan inflasi tanpa menghadirkan solusi yang selama ini diharapkan pedagang pasar Inpres.

“Jangan jadikan inflasi sebagai tameng saja, mana inflasi itu, yang jelas tidak ada niat untuk menertibkan pedagang liar yang selama ini meresahkan pedagang pasar Inpres Tapaktuan,” kata Arzuna, Sabtu, 13 Januari 2024.

Lebih lanjut, Arzuna menjelaskan, apa yang disampaikan Kasatpol PP Aceh Selatan tidak sedikitpun memberikan solusi sebagai pengayom masyarakat, malah terkesan menakut-nakuti pedagang dengan isu inflasi dan melemparkan permasalahan yang seharusnya bersama-sama diselesaikan kepada instansi lain.

“Jika memang karena inflasi, coba sampaikan kepada kami, baik data maupun faktanya, janganlah kami pedagang ini dibodoh-bodohi karena ketidaktegasan untuk menertibkan pedagang liar,” lanjut Arzuna.

Arzuna dan pedagang lainnnya meminta kepada Penjabat (Pj) Bupati Aceh Selatan, Cut Syazalima untuk menindaklanjuti kondisi tersebut, sehingga harapan pedagang pasar Inpres Tapaktuan untuk menertibkan pedagang liar dapat terlaksana, sehingga pasar Inpres Tapaktuan kembali didatangi pembeli.

Baca : Maraknya Pedagang Liar, Pemkab Diminta Perhatikan Pasar Inpres Tapaktuan yang Sepi Pembeli

“Kami memohon kepada Pj Bupati Aceh Selatan untuk mengambil langkah tegas, perlu diketahui pasar Inpres Tapaktuan adalah penyumbang PAD untuk Pemkab Aceh Selatan,” tutup Arzuna.(HS)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…