Home » Pemerintah » Pang Daerah 4 Tolak Rekomendasi DPP Ketua Difinitif DPRK Aceh Jaya

Pang Daerah 4 Tolak Rekomendasi DPP Ketua Difinitif DPRK Aceh Jaya

20240917_185444

ACEH JAYA – Sejumlah orang mengatasnamakan jajaran Komite Peralihan Aceh (KPA) dan Partai Aceh Kecamatan Teunom dan Pasie Raya menolak Rekomendasi Ketua Definitif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Jaya, yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Aceh (DPP PA).

Penolakan tersebut disampaikan oleh langsung di kantor DPW PA Aceh Jaya Desa Keutapang, Calang, Rabu, 17 September 2024.

“Kami hormati kepada pimpinan yang mulia H.Muzakir Manaf selaku ketua DPP PA, kami dari Dapil 2 Aceh Jaya menolak rekomendasi DPP terhadap Ketua Definitif DPRK Aceh Jaya,” kata Rizal Fauzi. 

Pihaknya juga menuntut untuk alasan pemerataan supaya ketua definitif DPRK Aceh Jaya diberikan kepada Dapil 2 Teunom Pasie Raya.

“Untuk pemerataan, kami dari Dapil 2 menuntut Ketua Definitif DPRK Aceh Jaya harus dari Dapil 2,” pintanya.

“Kepada ketua DPP PA, H. Muzakir Manaf kami harap dapat dikabulkan keinginan kami,” pungkas rizal 

Sementara, Ketua KPA daerah 4 Burhanuddin yang akrab disapa Pang Burhan mengatakan bahwa KPA dan PA dari dapil II (Teunom-Pasie Raya) menuntuk keadilan perdapil yang disuarakan dalam kampanye pileg 2024 yang lalu.

“Kami dari jajaran KPA-PA Pasie raya- Teunom menuntut pemeratan, seperti di sampaikan saat di panggung pada pileg 2024, suara terbanyak untuk calon Bupati dan suara kedua calon Wakil Bupati dan suara terbanyak ke tiga calon ketua DPRK,”ujarnya.

Dirinya juga menyelaskan, bahwa pihaknya telah membuat penolakan untuk meminta keadilan yang ditujukan kepada DPP Partai Aceh H.Muzakir Manaf.

” Kami menuntut keadilan dan pemerataan perdapil yg dimana kami memperoleh suara terbanyak ketiga sedangkan dalam penyusunan AKD hanya sebagai pelengkap saja, sesuai dengan kesepakatan maka kami mengajukan penolakan terhadap penetapan ketua definitif DPRK Aceh Jaya,” jelasnya.

Sambunya, Pihaknya juga meminta kepada DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Jaya agar tidak meneruskan surat rekomendasi dari Dpp Partai Aceh untuk ketua difinitif sebelum adanya balasan dari DPP Partai Aceh.

“Kami meminta ketua DPW Pa Aceh Jaya tidak meneruskan rekomendasi tersebut ke sekretariat Dprk Aceh Jaya sebelum ada surat balasan dari DPP,” tutupnya.(SN) 

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…