Home » Opini » Otoriterianisme Sipil Pemicu Reformasi Kebablasan

Otoriterianisme Sipil Pemicu Reformasi Kebablasan

IMG-20250607-WA0033

Oleh : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)

Reformasi sebagai orde yang menandai berakhirnya kekuasaan orde baru yang kental dengan rezim militer,dan dicap mengatasnamakan demi stabilitas, telah membrangus nilai demokrasi dan kebebasan individu. Orde reformasi yang dimulai sejak 21 mei 1998, sebagai gerakan koreksi terhadap tatanan politik, ekonomi, hukum dan social budaya legacy rezim orde baru. Menurut Yeni Wahid, reformasi sejatinya mengurus masa depan demi kemaslahatan bersama, bukan terus menerus mencari musuh bersama dan melampiaskan balas dendam.

Reformasi dengan agenda besar berisi 6 (enam) tuntutan yaitu Adili Soeharto dan pengikutnya, Amandemen UUD 1945, Otonomi daerah seluas-luasnya, Hapus dwifungsi ABRI, Hapus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Tegakkan supremasi hukum. Refleksi 25 tahun sudah berjalan reformasi, menunjukan tanda-tanda kebablasan atau jauh panggang dari api. Reformasi hanya memposisikan TNI sebagai musuh bersama, bahkan ingin mengeliminasi peran TNI sebagai garda terdepan pengawal kedaulatan negara. Sementara reformasi telah membangun otoritarianisme sipil yang memanipulasi hukum untuk membrangus kekuatan oposisi dan kebebasan demokrasi.

Otoritarianisme sipi memonopoli sumber-sumber ekonomi, sehingga korupsi justru lebih merajalela dibanding periode orde baru. Otoritarianisme sipil telah melahirkan politik dinasti, bentuk nepotisme yang lebih berbahaya ketimbang periode orde baru. Reformasi telah menciptakan model pendidikan yang mengabaikan nilai-nilai dan budaya yang selama ini disepakati sebagai arah kehidupan berbangsa bernegara, mengakibatkan lahir generasi muda yang terpapar ide liberalism, individualism dan radikalisme.

Wajah reformasi ternyata penuh dengan polesan kosmetika politik, untuk menutupi bopeng reformasi. Reformasi telah dijadikan alat untuk memenuhi sahwat balas dendam sipil, tanpa mempertimbangkan dampak kerusakan terhadap kelangsungan hidup berbangsa bernegara. Supremasi sipil telah berubah menjadi eforia sipil untuk menguasai politik, ekonomi, hukum, tanpa memiliki rasa tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup negara.

Sudah saatnya kita berani jujur demi kemaslahatan bangsa ini, bahwa reformasi telah digagalkan oleh otoritarianisme sipil, bukan oleh niat TNI untuk mengembalikan dwi fungsi TNI

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…