Home » Aceh » Ongkos Angkut Logistik Pemilu Belum Dibayar, Sopir Datangi Kantor KIP Aceh Selatan

Ongkos Angkut Logistik Pemilu Belum Dibayar, Sopir Datangi Kantor KIP Aceh Selatan

Sopir-Truk-tuntut-ongkos

ACEH SELATAN – Pemilu di Aceh Selatan memang telah usai, berlangsung aman dan damai. Bahkan, KIP setempat telah pun menetapkan nama-nama caleg terpilih di Kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya tersebut.

Namun, tak disangka, ternyata ada persoalan terkait dengan biaya antar jemput logistik pemilu 14 Februari 2024 yang belum dibayar oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Selatan kepada para sopir yang mengangkut logistik di Kabupaten Aceh Selatan.

Akibatnya, para sopir mendatangi kantor KIP Kabupaten Aceh Selatan, Rabu, 17 April 2024 dengan tujuan menuntut upah mereka dibayar segera. Menurut pantauan media ini, tujuh dari sembilan unit truk yang dikontrak KIP Aceh Selatan untuk antar jemput logistik Pemilu 2024 ke seluruh penjuru daerah tersebut terlihat parkir di halaman kantor penyelenggara Pemilu di jalan T.Ben Mahmud, Lhok Keutapang, Tapaktuan.

Para sopir truk menuntut jerih payah mereka segera dibayar seraya membentang foster bertulisan permintaan pembayaran jerih payah dan hasil tetesan keringat mereka.

“Kami sudah melaksanakan tugas antar jemput pendistribusian logistik Pemilu, namun sudah dua bulan lebih jerih payah kami belum kunjung dibayar. Kehadiran kami ke kantor KIP untuk menagih dan memastikan pembayarannya,” kata Toto salah seorang sopir.

menurut Toto, akibat ongkos angkutan logistik belum dibayar, diantara sopir ada yang sudah dipecat atau diberhentikan sebagai sopir oleh pemilik armada. Parahnya lagi, saat mereka ke kantor KIP, tidak ada satu orang pun komisioner KIP Aceh Selatan yang berada ditempat.

“Ternyata kedatangan kami kesini, Ketua dan komisioner KIP sedang tidak berada di tempa, sehingga belum mendapat kepastian kapan dilunasi. Kami mohon hak-hak kami segera dibayar,” harap Toto.

Ketua KIP Aceh Selatan Kafrawi mengatakan,ongkos pengangkutan logistik Pemilu segera dibayar melalui pihak ketiga untuk disalurkan kepada pemilik dan sopir truk.Lebih lanjut Kafrawi mengatakan, kami tidak bermaksud memperlambat pembayaran ongkos angkutan tetapi terkendala pencairan akibat pergantian Sekretaris KIP yang berhubungan dengan penandatanganan spesimen.

“Pergantian sekretaris KIP Aceh Selatan pada 6 Februari 2024 lalu terjadi perubahan spesimen dari Elwin, SE ke Asmardin sehingga terkendala proses penarikan dana yang bersumber dari APBN. Perubahan ini secara otomatis membutuhkan waktu dan proses perbaikan administrasi, termasuk harus membuat perjanjian kontrak baru” kata Kafrawi.

Kafrawi menjelaskan akan menindaklanjuti aspirasi para sopir dan pihaknya sedang memproses kelengkapan dokumen untuk pembayaran ongkos angkutan truk tersebut.

“Kondisi ini murni akibat pergantian sekretaris yang berkaitan dengan proses penarikan anggaran dan pencairan. Mohon dimaklumi agar tidak salah pemahaman,” tutup Kafrawi.(HS)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…