Home » Opini » Oknum Petinggi Angkasa Pura Bandara Ngurah Rai Diduga sebagai Dalang Begal Koperasi

Oknum Petinggi Angkasa Pura Bandara Ngurah Rai Diduga sebagai Dalang Begal Koperasi

IMG-20240202-WA0071

LAGI-LAGI bangsa ini disuguhkan tontonan sinetron “pejabat laknat”. Tidak ada diksi yang lebih santun untuk memberikan sebutan bagi oknum petinggi angkasa pura bandara internasional I Gusti Ngurah Rai, dengan kelicikan dan menghalalkan segala cara, merebut hak rakyat kecil yang tergabung dalam usaha koperasi karyawan angkasa pura (KOKAPURA). Dibawah pembinaan sosok I Gusti ngurah gede yudana, seorang putra pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai, selama 22 tahun merintis usaha koperasi di lingkungan bandara internasional ngurah rai. telah menuai keberhasilan membangun ekonomi rakyat kecil untuk hidup layak.

Keberhasilan I Gusti Ngurah Gede Yudana mengelola KOKARPURA, alih-alih mendapat apresiasi petinggi angkasa pura bandara internasional ngurah rai, justru malah telah membangkitkan syahwat keserakahan oknum petinggi angkasa pura setempat. Dengan membangun persekongkolan jahat menggandeng pihak swasta PT Pasifik, untuk menggusur KOKARPURA dari bandara internasional ngurah rai. Pihak angkasa pura bandara internasional ngurah rai, mulai mendisain siasat dengan menerapkan mekanisme seleksi (lelang) bagi mereka yang ingin berusaha di lingkungan bandara internasional ngurah rai. Tapi bersamaan dengan berlangsungnya seleksi, ditemukan dokumen Nota Dinas GM Angkasa Pura Bandara Internasional Ngurah Rai, berisi rekomendasi dukungan pemenangan terhadap PT Pasifik. Tindakan persekongkolan antara Angkasa Pura Bandara Internasional Ngurah Rai dengan PT Pasifik, adalah tindak pidana melanggar pasal 22 UU No 5 tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sebagai konsekuensi hukum, pihak berwenang wajib membatalkan seluruh proses seleksi yang memenangkan PT Pasifik. Kebijakan angkasa pura bandara internasional ngurah rai, menutup peluang usaha KOKAPURA di lingkungan bandara internasional ngurah rai, sebagai bentuk ketidak patuhan terhadap surat Bupati Badung dan Menteri koperasi yang berisi rekomendasi kepada KOKAPURA untuk melanjutkan usaha koperasi di lingkungan bandara internasional ngurah rai.

Prilaku pimpinan Angkasa Pura Bandara Internasional Ngurah Rai, sama sekali tidak mencerminkan budi pekerti bangsa Indonesia, bahkan ada kecenderungan terpapar prilaku jahiliyah. Mereka lupa kalau bandara yang mereka kelola, menggunakan nama pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai, adalah ayah dari I Gusti Ngurah Gede Yudana, sebagai pembina KOKARPURA. Dengan jiwa kesatria I Gusti Ngurah Gede Yudana, menolak untuk menerima royalty dari pemerintah atas penggunaan nama ayahnya sebagai nama bandara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak ada kepentingan yang lebih tinggi dari kepentingan kedaulatan dan kepentingan rakyat, oleh sebab itu kepentingan angkasa pura dan PT Pasifik harus disingkirkan, demi kepentingan rakyat untuk hidup lebih baik.

Penulis: Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…