Home » Aceh » OJK yang Tertidur Lelap di Tengah Skandal Bank Asing

OJK yang Tertidur Lelap di Tengah Skandal Bank Asing

InCollage_20250912_215528330

OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan mandat besar yakni menjadi benteng yang menjaga stabilitas keuangan sekaligus pelindung publik dari praktik menyimpang. Namun, kasus dugaan penggelapan aset nasabah oleh pejabat PT Bank UOB Indonesia menyingkap wajah OJK yang tampak lebih nyaman menjadi penonton ketimbang pengawas yang berani. Aset berupa tanah 17.220 meter persegi dan bangunan 4.500 meter persegi senilai Rp87,7 miliar digugat karena diduga dialihkan secara melawan hukum. Gugatan Rp100 miliar kini tengah bergulir di Mahkamah Agung, tetapi pihak bank justru melayangkan tagihan bunga dan denda bernilai total Rp16,8 miliar kepada nasabah di tengah proses hukum yang belum berkekuatan tetap. Alih-alih tunduk pada prinsip kehati-hatian dan hukum acara, tindakan itu lebih menyerupai perampasan administratif yang terburu-buru.

Fenomena ini bukan sekadar sengketa perdata. Ia menyingkap relasi timpang antara bank asing dan regulator yang seharusnya berdiri di pihak publik. KUH Perdata, UU Perbankan, dan prinsip jurisprudensi jelas mengatur bahwa hak-hak nasabah tidak boleh dilanggar sebelum ada putusan inkracht. Namun, OJK tidak tampil ke depan, seolah-olah kasus bernilai miliaran rupiah ini hanya urusan dua pihak swasta. Padahal, yang dipertaruhkan adalah kredibilitas sistem hukum keuangan Indonesia di hadapan dunia internasional.

Data resmi OJK menunjukkan persoalan ini bersifat struktural. Pada 2024, terdapat lebih dari 11.000 pengaduan sengketa perbankan dari masyarakat, menempati porsi terbesar dalam keseluruhan pengaduan sektor keuangan. Skandal besar di masa lalu mengingatkan kita bahwa kelengahan regulator selalu dibayar mahal. Jiwasraya dan Asabri menimbulkan kerugian negara lebih dari Rp39 triliun, sementara bailout Bank Century masih menjadi luka politik-ekonomi yang belum sepenuhnya sembuh. Polanya sama yaitu pengawasan yang lemah, keterlambatan tindakan, dan regulator yang lebih sibuk mengurus administrasi ketimbang menyelamatkan publik dari kerugian.

Kelemahan OJK dalam menangani kasus UOB menimbulkan pertanyaan serius, apakah lembaga ini benar-benar independen atau sekadar terjebak dalam pusaran kepentingan bank besar? Bila regulator terus membiarkan bank asing menginjak aturan nasional, maka krisis kepercayaan bukan hanya menimpa satu bank, melainkan seluruh sistem keuangan Indonesia. Ketidakberanian ini akan dikenang sebagai titik di mana OJK gagal membuktikan eksistensinya.

Regulator sejati adalah yang ditakuti pelaku usaha menyimpang, bukan yang sibuk menyusun aturan tanpa nyali menegakkan. OJK kini berada di persimpangan, bangun dari tidur panjangnya dan bertindak tegas, atau membiarkan negeri ini menjadi arena bebas mafia perbankan asing. Sejarah akan mencatat pilihan mereka.

 

Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)

 

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…