Home » Aceh » Nilai Kangkangi Qanun Aceh, BM: Perusahaan di Subulussalam Harus Menghormati Adat Istiadat

Nilai Kangkangi Qanun Aceh, BM: Perusahaan di Subulussalam Harus Menghormati Adat Istiadat

InShot_20240521_221639423

SUBULUSSALAM_ Kuat dugaan perusahaan perkebunan milik PT MSSB/ASN mengangkangi qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008. Menuai sorotan dari Bahagia Maha (BM) anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulussalam.

Bahagia Maha menegaskan kepada seluruh perusahaan perkebunan yang ada di wilayah Kota Subulussalam, khususnya PT MSSB/ASN, harus menghormati adat istiadat daerah.

“Bak k,ata-kata bijak, dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung,” ucap BM, Rabu, 22 Mei 2024.

Terlebih lagi, dijelaskan BM anggota DPRK Daerah Pemilihan (Dapil) Rundeng-Longkib periode 2019-2024 ini. Aturan tersebut sudah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008.

Kendati demikian, ditegaskan BM, tidak ada alasan bagi para perusahaan yang ada di wilayah Kota Subulussalam khususnya PT MSSB/ASN, untuk tidak menghormati adat istiadat yang berlaku.

“Kita tegaskan kepada seluruh pihak prusahan khususnya PT MSSB harus menghormati adat istiada didaerah ini, seperti yang sudah diatur dalam qanun Aceh nomor 9 tahun 2008,” jelas Bahagia Maha (BM).

Sebelumnya terberitakan, tNilai Kangkangi Qanun Aceh, BM: Perusahaan di Subulussalam Harus Menghormati Adat Istiadatiga warga Kampong Sepadan, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam dipolisikan oleh pihak perusahaan PT MSSB/ASN.

Pasalnya, ketiga warga tersebut, diduga mengambil brondolan milik PT MSSB/ASN. Berujung, pihak perusahaan perkebunan itu langsung mempolisikan ketiga warga tersebut. Tanpa, menyelesaikan kemukiman maupun di Kampong setempat.

Terkait hal tersebut, Imum Mukim Kemukiman Binanga Thamrin Bharat menyayangkan sikap PT MSSB/ASN, lantaran tidak menyelesaikan persoalan tersebut, di kemukiman Binanga yang sesuai dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008.

Diakui Kepala Kampong Sepadan, Supardi. Ia telah berupaya melakukan mediasi terkait persoalan warganya itu dengan pihak PT MSSB/ASN. Namun tak kunjung mendapat gubrisan dari pihak perusahaan.

“Kita sudah berupaya untuk memediasi, bahkan berkali-kali untuk mengajak pihak PT MSSB/ASN. Hingga saat ini, sama sekali tidak mendapat gubrisan dari pihak PT MSSB/ASN,” cetus Supardi Kepala Kampong Sepadan. (JD)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…