Di negeri ini, kemiskinan telah menjadi pemandangan yang akrab. Ia tumbuh seperti ilalang di halaman republik yang tak lagi mengenali makna janji kemerdekaannya sendiri. Republik yang lahir dari darah dan tekad para pejuang kini seolah jatuh di kaki para bandit, sekelompok orang yang berwajah santun namun berlumur najis kekuasaan. Mereka bukan lagi sekadar pencuri uang negara, melainkan perampas martabat bangsa.
Puisi “Republik Bandit” menjadi cermin getir tentang wajah Indonesia hari ini. “Ada bandit kuasai eksekutif, ada bandit kuasai legislatif, ada bandit kuasai lembaga hukum.” Kalimat itu bukan hiperbola, ia adalah diagnosis sosial yang menelanjangi fakta bahwa korupsi kini bukan lagi penyakit, melainkan sistem imun baru dalam tubuh kekuasaan.
Dalam situasi inilah muncul sosok seperti Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan yang berani menyingkap kebusukan di jantung institusi negara. Gaya bicaranya lugas, langkahnya tak bertele-tele, seperti seorang dokter bedah yang tak gentar menoreh luka untuk menyembuhkan tubuh republik. Namun, langkah itu justru mengusik sarang bandit. Begitu ia bicara soal kebocoran keuangan negara dan mafia kebijakan fiskal, para bandit keluar dari persembunyian dengan menggertak, menebar fitnah, bahkan mengancam keluarganya.
Fenomena ini bukan sekadar kisah tentang satu pejabat yang diteror. Ia adalah metafora tentang bagaimana state capture bekerja di republik ini, ketika kebijakan negara dibajak oleh segelintir elite yang memanipulasi birokrasi untuk menumpuk rente. Bandit tidak lagi bersembunyi di balik bayangan, mereka kini duduk di kursi empuk kekuasaan, berseragam rapi, berbicara tentang “pembangunan” sambil menandatangani kontrak yang mengalirkan uang rakyat ke kantong pribadi.
Menurut Transparency International, indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2024 turun ke skor 34 dari 100, menempatkan kita di bawah Malaysia, Thailand, bahkan Timor Leste. Penurunan ini bukan sekadar angka, ia mencerminkan kerapuhan institusi dan pudarnya etika publik. Sementara itu, laporan BPK menunjukkan potensi kerugian negara akibat penyalahgunaan anggaran tahun lalu mencapai Rp 30,74 triliun, sebuah angka yang cukup untuk membangun ribuan sekolah atau rumah sakit di daerah terpencil.
Bandit-bandit itu bukan sekadar perampok uang rakyat, mereka juga perampok narasi kebangsaan. Mereka bicara tentang nasionalisme, tapi memaknai cinta tanah air sebagai cinta pada proyek dan tender. Mereka mengutip Pancasila, tapi menukar nilai-nilainya dengan loyalitas kepada klan politik. Dalam bahasa filsafat Hannah Arendt, inilah banalitas kejahatan, ketika kekuasaan kehilangan empati, dan kejahatan dijalankan bukan karena kebencian, tapi karena kebiasaan.
Lihatlah bagaimana negara bereaksi. Alih-alih melindungi para reformis seperti Purbaya, negara justru tampak canggung, seolah lebih takut pada kegaduhan elite daripada kehancuran moral bangsa. Inilah yang oleh sosiolog Norwegia, Johan Galtung, disebut sebagai structural violence, yaitu kekerasan yang tak menumpahkan darah, tapi membunuh keadilan dari dalam sistem.
Indonesia adalah republik yang dibangun di atas idealisme berupa keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan kemakmuran bersama. Namun, dalam praktiknya, nilai-nilai itu dirampas oleh para bandit plat merah, baik itu birokrat rakus, politisi licik, dan pengusaha oportunis yang menjadikan negara sebagai ladang perburuan rente. Mereka berkelindan dalam relasi patronase yang menjadikan hukum tak lebih dari alat barter kekuasaan.
Namun sejarah selalu menyimpan ironi. Bangsa ini pernah mengusir penjajah dengan bambu runcing, melawan korupsi dengan darah dan keberanian. Jika hari ini bandit menebar teror, rakyat tak perlu gentar. Seperti kata Chairil Anwar berbunyi “Sekali berarti, sesudah itu mati.” Kebenaran mungkin terluka, tapi ia tak akan mati. Sebesar apa pun kejahatan berkuasa, sekecil apa pun kebaikan tak akan binasa.
Purbaya bukan sekadar pejabat; ia simbol perlawanan terhadap republik yang nyaris kehilangan jiwanya. Ia adalah pengingat bahwa keberanian bukan hanya melawan musuh di medan perang, tapi juga menantang kezaliman di meja birokrasi.
Negeri ini memang belum sepenuhnya kalah. Tapi jika kita terus diam, membiarkan bandit mengatur arah negara, maka benar adanya, bahwa Indonesia bukan lagi republik rakyat, melainkan republik bandit. Dan sejarah, pada akhirnya, tidak akan berpihak pada para bandit.
Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)
Notes : Kolom Opini adalah gagasan, pandangan, pendapat dan tanggung jawab sepenuhnya penulis








