Home » Opini » Negara dalam Bayang-bayang Balas Dendam Oligarki

Negara dalam Bayang-bayang Balas Dendam Oligarki

IMG-20251115-WA0003

GELOMBANG pemberantasan korupsi di sektor migas dan pertambangan yang digencarkan Kejaksaan Agung mulai menyingkap wajah lama kekuasaan di republik ini, yakni jejaring rente yang selama puluhan tahun hidup dari celah regulasi, kompromi politik, dan transaksi gelap. Ketika kasus-kasus besar mulai dibuka, aktor-aktor yang selama ini beroperasi di ruang gelap merasa terancam. Dan seperti hukum alam kekuasaan, setiap langkah penegakan hukum selalu memanggil bayangannya sendiri: serangan balik.

Apa yang terlihat beberapa pekan terakhir, dimana pelaporan terhadap Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus ke KPK, demonstrasi pesanan yang mengusung narasi delegitimasi Kejagung, hingga isu keterlibatan makelar kasus kelas kakap yang menampilkan pola yang terlalu rapi untuk dianggap sekadar dinamika politik biasa. Dalam ilmu intelijen, skema seperti ini disebut sebagai coordinated disruption yaitu upaya bersama untuk menggagalkan proses hukum dengan memukul kredibilitas para pelaksananya.

Para pelaku tahu bahwa pengadilan utama dari perang melawan korupsi bukanlah ruang sidang, melainkan persepsi publik. Karena itu mereka menekan dari celah terlemah negara berupa opini, keraguan, dan polarisasi. Tuduhan balik menjadi peluru pertama. Demonstrasi menjadi panggung. Lembaga antikorupsi dipakai sebagai alat gempur. Semua diarahkan ke satu tujuan, yaitu membuat publik meragukan pihak yang sedang membersihkan sarang laba-laba rente.

Di tengah hiruk pikuk itu, beredar kabar kuat mengenai gelontoran dana hampir satu triliun rupiah dari Riza Chalid untuk menghalangi proses hukum kasus Pertamina yang menjerat keluarganya. Angka itu bukan sekadar laporan keuangan politik, tetapi menunjukkan skala ancaman yang dihadapi negara. Ketika uang sebesar itu bisa dipakai untuk mempengaruhi proses hukum, kita sedang berhadapan bukan hanya dengan individu, melainkan dengan struktur kekuasaan yang menancap dalam di jantung ekonomi sumber daya.

Negara yang Sedang Diuji

Serangan terhadap Kejagung tidak bisa dibaca semata sebagai upaya melindungi satu dua orang tersangka. Ini adalah babak baru dari pertarungan klasik antara negara hukum dan oligarki sumber daya. Seperti digambarkan Acemoglu dan Robinson dalam teori elite capture, negara akan berada dalam risiko tinggi ketika elite ekonomi-politik mulai menggerogoti institusi hukum dari dalam. Dalam banyak kasus, perang semacam ini tidak dimenangkan oleh siapa yang paling benar, tetapi oleh siapa yang paling mampu mengendalikan narasi dan memecah institusi.

Indonesia pernah mengalami pola serupa, dimana setiap kali penegakan hukum menyentuh kepentingan masa lalu, benturan antar-institusi muncul, opini publik diretas, dan aparat dibuat saling curiga. Itulah yang kini perlu diwaspadai. Serangan balik terhadap Kejagung berpotensi memicu friksi antarlembaga sebuah skenario yang bagi mafia justru sangat ideal. Negara yang sibuk bertikai adalah negara yang mudah disusupi.

Di sini letak bahayanya. Perlawanan para pelaku korupsi tidak lagi berupa upaya sembunyi di balik kuasa. Mereka kini mengatur langkah ofensif, memanfaatkan jaringannya, dan memadukan taktik informasi dengan tekanan politik. Upaya semacam ini masuk kategori obstruction of justice, pelanggaran serius yang menargetkan fondasi negara hukum. Bila pola ini dibiarkan, negara akan kehilangan wibawa tidak melalui senjata, tetapi melalui keraguan.

Pernyataan Presiden Prabowo yang menegaskan bahwa siapa pun yang melindungi koruptor harus ditangkap apa pun modusnya, merupakan sinyal bahwa negara memilih tidak mundur. Namun ketegasan politik tanpa eksekusi yang konsisten hanya akan menjadi gema yang hilang di antara kebisingan. 

Penegakan hukum membutuhkan koordinasi yang solid, perlindungan institusional, dan dukungan publik yang tidak goyah oleh operasi informasi.

Di sinilah publik memegang peranan penting. Oligarki sumber daya selalu bekerja dengan memanfaatkan ketidaktahuan dan kebingungan. Mereka mengandalkan kekacauan sebagai ruang gerak. Dengan mengaburkan batas antara fakta dan manipulasi, mereka berharap masyarakat kehilangan fokus: bahwa yang sedang diperjuangkan Kejagung bukan sekadar perkara, tetapi kedaulatan hukum negara.

Pada akhirnya, pertarungan ini akan menentukan arah republik. Bila negara berhasil menembus dinding perlawanan oligarki, ini akan menjadi preseden penting bahwa hukum masih bisa berdiri lebih tinggi daripada kekuasaan ekonomi. Tetapi bila negara goyah, maka pesan yang sampai jauh lebih gelap, bahwa uang tetap bisa membeli impunitas, bahkan di saat negara sedang mencoba bangkit.

Republik ini terlalu besar untuk dibiarkan dikuasai para pemburu rente. Dan negara terlalu berharga untuk diserahkan kepada mereka yang berharap hukum bisa dipatahkan. Pertarungan ini belum selesai. Tapi satu hal jelas, bahwa bayang-bayang balas dendam oligarki tidak boleh lebih panjang dari bayang-bayang negara.***

 

 

Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…