Home » Aceh » Nafasindo Dinilai Jadi Biang Masalah di Singkil, ALAMP AKSI Tantang Gubernur Aceh Bersikap Tegas

Nafasindo Dinilai Jadi Biang Masalah di Singkil, ALAMP AKSI Tantang Gubernur Aceh Bersikap Tegas

IMG-20250912-WA0028

BANDA ACEH– Sejumlah massa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Wilayah Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (ALAMP AKSI) Provinsi Aceh menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Gubernur Aceh, Jumat, 12 September 2025. Mereka menuntut Gubernur Muzakkir Manaf bersikap tegas terhadap PT Nafasindo yang dinilai telah menimbulkan banyak persoalan di Aceh Singkil.

Koordinator lapangan aksi, Rahman, S.H., menuding PT Nafasindo masih beroperasi secara ilegal meski izin Hak Guna Usaha (HGU)-nya berakhir sejak 11 Mei 2023. Perusahaan sawit itu disebut masih menguasai lahan seluas 3.007 hektare tanpa legalitas yang sah. “Kalau gubernur tidak berani menindak, berarti ada permainan di balik perpanjangan izin. Kami ingin Mualem (sapaan Muzakkir Manaf) menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat, bukan perusahaan,” kata Rahman berapi-api dalam orasi.

ALAMP AKSI juga menyoroti insiden jebolnya kolam limbah PT Nafasindo pada 6 September lalu. Luapan limbah mencemari Sungai Lae Gombar, menyebabkan ikan-ikan mati, bau busuk menyebar, dan aktivitas nelayan lumpuh. Warga sekitar pun tak lagi bisa menggunakan sungai untuk kebutuhan sehari-hari. “Ini sudah bukan sekadar persoalan izin, tetapi pidana lingkungan. Negara tidak boleh kalah oleh modal,” ujar orator lainnya Musda Yusuf.

Selain masalah lingkungan, massa mengungkit kewajiban perusahaan membangun kebun plasma 20 persen bagi masyarakat sekitar sebagaimana diatur dalam Permentan Nomor 26 tahun 2007, Permentan Nomor 98 tahu 2013, hingga Permen ATR No. 7/2017. Kewajiban itu, kata mereka, tidak pernah dipenuhi PT Nafasindo. Program tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan juga dianggap tidak transparan dan minim manfaat.

Padahal, Undang-Undang Perkebunan Nomor 39 Tahun 2014 mewajibkan perusahaan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Faktanya, menurut ALAMP AKSI, sangat sedikit putra-putri Aceh Singkil yang dipekerjakan sebagai karyawan tetap. “Anak daerah hanya dipakai sebagai buruh harian lepas, sementara keuntungan dibawa keluar,” ucap Yusuf.

Massa juga menuding lemahnya pengawasan pemerintah pusat dan DPR RI. Presiden melalui Kepala BKPM diminta tidak memperpanjang HGU PT Nafasindo, sementara DPR RI asal Aceh disebut abai dalam mengawal aspirasi masyarakat. “Banyak yang tidur daripada jaga. Mereka hanya datang saat pemilu, setelah itu rakyat ditinggalkan,” kata Rahman.

Mereka menutup aksi dengan peringatan keras. Jika Gubernur Aceh tidak segera mengambil langkah konkret, aksi lanjutan dengan skala lebih besar akan digelar. “Kalau gubernur lemah, kami turun lagi. Hukum harus ditegakkan, rakyat harus dimerdekakan dari penjajahan berkedok perkebunan,” tegas Rahman. (RED)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…