Home » Editorial » Mengusung Alhudri sebagai Dirjen, Menguatkan Suara Aceh di Birokrasi Pusat

Mengusung Alhudri sebagai Dirjen, Menguatkan Suara Aceh di Birokrasi Pusat

images - 2025-08-21T073805.479

ACEH adalah daerah dengan kekhususan dan keistimewaan. Namun dalam banyak kebijakan nasional, suara Aceh sering terdengar samar. Hal ini terjadi karena masih lemahnya representasi di birokrasi pusat. Padahal, kehadiran figur Aceh di level strategis pemerintahan bukan sekadar prestise, melainkan kebutuhan untuk menjembatani komunikasi dan memperjuangkan kepentingan daerah dalam bingkai nasional.

Dalam konteks inilah, nama Alhudri layak diusung sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) di salah satu kementerian. Pengalamannya memimpin Dinas Sosial Aceh, Dinas Pendidikan Aceh, hingga Pj Bupati Gayo Lues memperlihatkan kapasitas manajerial dan ketegasan yang teruji. Alhudri dikenal sebagai sosok disiplin, tidak kompromi pada pelanggaran aturan, namun tetap membumi karena terbiasa turun ke lapangan. Karakter ini membuatnya paham problem masyarakat secara nyata, bukan sekadar membaca laporan.

Kelayakan Alhudri bukan hanya soal rekam jejak, tetapi juga kesesuaian dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Presiden menekankan pentingnya pejabat birokrasi yang bekerja cepat, tegas, disiplin, serta berpihak kepada rakyat kecil. Ia tidak menghendaki pejabat yang hanya pandai beretorika, melainkan yang berani bekerja keras dan hadir langsung di tengah rakyat.

Karakter Alhudri sejalan dengan standar tersebut. Gaya kepemimpinannya yang lugas dan sederhana, ditambah integritas yang selama ini dijaga, menjadikannya figur yang cocok untuk mendukung agenda besar Presiden dalam membangun birokrasi efektif, dan responsif. Apalagi secara kepribadian sosok Alhudri yang dikenal sangat setia kawan dan patuh pada pimpinan sangat selaras dengan prinsip Presiden Prabowo dalam membangun bangsa menuju arah yang lebih maju.

Selain itu, ada dimensi historis yang tak bisa diabaikan yaitu hubungan batin antara Prabowo dan rakyat Aceh. Dalam berbagai momentum, Prabowo kerap menyatakan kekaguman dan penghormatannya kepada masyarakat Aceh sebagai daerah yang memiliki kontribusi besar dalam sejarah bangsa.

Menempatkan sosok Aceh seperti Alhudri di level strategis kementerian bukan hanya bentuk pengakuan terhadap kompetensi individu, tetapi juga penghormatan atas kepercayaan rakyat Aceh. Hal ini akan memperkuat ikatan emosional yang selama ini terjalin antara Presiden dan masyarakat Aceh, sekaligus menjadi simbol bahwa Aceh tidak dibiarkan berjalan sendiri.

Mengusung Alhudri sebagai Dirjen di salah satu kementerian adalah langkah strategis yang membawa tiga keuntungan sekaligus. Pertama, birokrasi nasional mendapatkan figur berintegritas dan disiplin. Kedua, Aceh memiliki saluran komunikasi langsung dalam pengambilan kebijakan pusat. Ketiga, Presiden memperkuat basis kepercayaan politik dengan daerah yang memiliki ikatan emosional kuat dengannya.

Jabatan strategis di pusat tidak boleh semata-mata menjadi ajang kompromi politik. Ia harus berbasis pada kebutuhan daerah dan kinerja yang terukur. Dalam hal ini, Alhudri menawarkan kombinasi antara pengalaman, ketegasan, integritas, dan representasi.

Aceh tidak boleh lagi absen dalam peta birokrasi nasional. Dan menempatkan Alhudri di kursi Dirjen akan menjadi pesan kuat bahwa suara Aceh masih didengar, keistimewaannya dihargai, dan masa depannya disertakan dalam agenda besar bangsa.

Tentunya kita juga berharap Gubernur Aceh H Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem sebagai sahabat Presiden Prabowo dan panglima rakyat Aceh berkenan turut mendukung putra-putri terbaik Aceh yang layak dan berkapasitas seperti sosok Alhudri untuk hadir di tataran birokrasi nasional, mewakili Aceh mengabdi untuk bangsa dan negara.(DNQ)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…