SALAH satu ciri negara hukum yang matang bukan semata terletak pada kekuatan institusinya, melainkan pada keberaniannya menghadapi keraguan publik secara terbuka dan beradab. Dalam konteks itulah, polemik yang kembali mengemuka terkait keabsahan ijazah mantan Presiden Joko Widodo, benar atau tidaknya, sejatinya harus dibaca bukan sebagai perkara personal semata, melainkan sebagai cermin relasi kuasa antara negara, hukum, dan kepercayaan warga.
Kontroversi ini telah lama beredar di ruang publik, terutama di media sosial, dengan ragam narasi, spekulasi, hingga tudingan. Di satu sisi, negara melalui aparat penegak hukum berkewajiban memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran hukum ditangani secara objektif dan transparan. Di sisi lain, publik juga dituntut untuk membedakan antara kritik berbasis bukti dan opini yang lahir dari kecurigaan politik. Di titik inilah persoalan menjadi rumit, ketika jarak antara klarifikasi resmi dan kepercayaan publik semakin melebar.
Survei Edelman Trust Barometer dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren penurunan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara di banyak demokrasi, termasuk Indonesia. Salah satu penyebab utamanya adalah persepsi bahwa hukum kerap tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Ketika isu sensitif yang menyentuh pucuk kekuasaan tidak ditangani dengan komunikasi yang terbuka dan prosedur yang mudah dipahami publik, ruang spekulasi pun mengembang tanpa kendali.
Dalam polemik ijazah ini, yang menjadi soal bukan hanya benar atau tidaknya tudingan yang beredar, melainkan bagaimana negara meresponsnya.
Penegakan hukum yang berbelit, saling lempar kewenangan, atau terkesan defensif justru memperkuat kecurigaan, meskipun belum tentu berdasar. Prinsip sederhana dalam negara demokrasi menyatakan bahwa semakin besar kekuasaan, semakin tinggi pula standar akuntabilitasnya.
Perhatian publik terhadap lokasi-lokasi tertentu, tokoh-tokoh yang disebut-sebut, serta kesaksian informal yang beredar di ruang digital, pada dasarnya menunjukkan satu hal, yakni ada kebutuhan akan penjelasan yang tuntas. Namun kebutuhan itu hanya dapat dijawab melalui mekanisme hukum yang kredibel, bukan melalui perdebatan di ruang gaduh media sosial, apalagi kriminalisasi pendapat yang disampaikan secara damai.
Masalah lain yang tak kalah penting adalah relasi antara kekuasaan politik dan aparatur penegak hukum. Dalam sistem presidensial, kepolisian memang berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Namun secara etika demokrasi, independensi dalam penegakan hukum adalah harga mati. Setiap kesan bahwa hukum bekerja untuk melindungi kekuasaan masa lalu atau kini, akan menjadi beban jangka panjang bagi legitimasi negara itu sendiri.
Pasar Pramuka Pojok, nama-nama individu, maupun berbagai narasi yang beredar, pada akhirnya hanyalah potongan-potongan cerita. Tanpa penyelidikan yang transparan dan komunikasi yang jujur, potongan itu akan terus dianggap sebagai “mata rantai yang terlepas” dalam benang kusut polemik ini. Negara boleh saja menganggap isu ini selesai secara administratif, tetapi bagi publik yang belum mendapat jawaban yang meyakinkan, perkara ini tetap hidup secara politis dan sosiologis.
Di tengah situasi tersebut, pertanyaan mendasarnya sederhana namun krusial, apakah hukum hadir untuk menutup polemik, atau untuk membuka kebenaran secara adil? Jawaban atas pertanyaan itulah yang kelak menentukan bukan hanya nasib sebuah kontroversi, melainkan juga arah kepercayaan publik terhadap negara dan institusi penegak hukumnya.
Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)








