BANDA ACEH – Selama tahun 2023 APH telah menetapkan 79 orang tersangka dari 32 kasus perkara korupsi yang ditangani dengan total potensi kerugian negara mencapai Rp 172.280.668.253.
Selain itu, penyalahgunaan anggaran merupakan modus yang paling dominan dilakukan oleh para tersangka korupsi.
Hal ini disampaikan, Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, didampingi Badan Pekerja MaTA, Munawir, Jumat, 5 Januari 2024.
“Selama tahun 2023 pengungkapan kasus korupsi paling tinggi terjadi di lembaga pemerintah Kabupaten/Kota dengan 13 kasus, hal ini membuktikan masih lemahnya pengawasan oleh APIP terhadap kinerja pemerintah Kabupaten/Kota,” jelasnya.
Dikatakan, sebesar Rp 172 miliar lebih hasil audit dan keputusan dari kejaksaan.
Selain itu lanjutnya, APBK menjadi sumber anggaran yang paling dominan di korupsi pada tahun 2023, ini dibuktikan dengan 15 kasus yang terjadi.
Aparat penegak hukum dalam kinerjanya selama tahun mengungkapkan 32 kasus tindak pidana korupsi, kejaksaan 27 kasus dan kepolisian 5 kasus yang sudah ada penetapan tersangkanya.
“Pada tahun 2023 putusan pengadilan tipikor Banda Aceh mencapai 72 putusan dan 81 terdakwadari 38 kasus yang disidangkan,” jelasnya.
Dikatakan, kejahatan tindak korupsi hingga sampai saat ini masih terus saja terjadi, baik di level pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa.
“Kepolisian, kejaksaan dan pengadilan tindak pidana korupsi memiliki peran yang berbeda, tapi memiliki tujuan yang sama dalam pemberantasan korupsi,” pungkasnya. [RM]








