Home » Aceh » Masyarakat Minta Mendagri Copot Pj Walikota dan Sekda Subulussalam

Masyarakat Minta Mendagri Copot Pj Walikota dan Sekda Subulussalam

IMG-20250101-WA0006

 

SUBULUSSALAM – Masyarakat Kota Subulussalam meminta Mentri Dalam Negeri (Mendagri) agar segera mencopot Pj Walikota Azhari S.Ag Msi dan Sekda Sairun S.Ag Msi karena fianggap tidak becus dalam menjalankan Pemerintahan di kota setempat. 

Pasalnya, kedua sosok pemimpin pemerintahan di Kota Subulussalam itu, dinilai telah membuat kegaduhan di lingkup Pemerintahan Kota Subulussalam saat ini. Lantaran, banyak tenaga honorer yang belum menerima honoriumnya.

Selain kedua sosok tersebut, H. Badalsyah, S.Hut, mengatakan agar Mendagri sekaligus mencopot Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) setempat.

Kekecewaan ini disampaikan H. Badalsyah, S.Hut, yang merupakan Kepala Dinas Pangan di Kota Subulussalam. Pj dan Sekda tidak profesional menjalankan roda kepemerintahan di Kota setempat itu.

“Saya meminta kepada Mendagri untuk segera mencopot Pj Walikota dan Sekdanya, dan diharapkan kepada Walikota terpilih nantinya juga melakukan pencopotan terhadap Tim TAPK Kota Subulussalam lantaran mereka tidak becus mengelola keuangan daerah ini,” sampai H Badalsyah S.Hut. Rabu, (1/1/25).

Seperti di lingkub pemerintahan kota Subulussalam, yakni di Dinas Pangan yang dipimpinnya saat ini. tenaga kebersihan, penjaga malam dan tenaga honorer lainnyadi dinas nya itu, belum juga menerima honorarium mereka selama 9 bulan di Tahun Anggaran (TA) 2024.

Menurutnya, para tenaga honor di dinas pangan baik penjaga malam, kebersihan dan lainnya mempunyai tanggung jawab yang besar untuk memberikan nafkah kepada keluarganya.

Sedangkan Pemerintah Kota Subulussalam dinilainya, tidak respon terhadap keluhan para tenaga honor di Kota Subulussalam ini.

Ia pun menilai baik Pj Wali Kota maupun Sekda Kota Subulussalam sangat zalim, dan terkesan hanya mementingkan kepentingannya sendiri.

Ditambahkannya, honorarium tenaga kebersihan, jaga malam di kantornya tersebut, masih ada sangkutan yang belum di bayarkan oleh Pemerintah Kota Subulussalam di tahun anggaran 2021, 2022, dan 2023. Sedangkan di 2024 selama 9 bulan belum dibayarkan.

“Miris sekali kita melihat sistem manajemen Pj Walikota dan Sekda Subulussalam ini. Terkesan mereka mengotak-atikkan keuangan di Pemko ini, hingga menciptakan kegaduhan,” ungkapnya.

H Badalsyah S.Hut juga menyadari bahwa ia tidak layak memberikan Statement tersebut, lantaran Pj Walikota dan Sekda itu merupakan pimpinannya di Pemerintahan Kota Subulussalam.

Namun, keluhan ini di ungkapkannya kepada media ini, lantaran desakan dari tenaga honorer nya yang belum menerima honorarium mereka.

Padahal, H Badalsyah S.Hut mengakui telah puluhan kali menyampaikan keluhan tersebut, kepada Sekda. Mirisnya, hingga berita ini diterbitkan, keluhannya itu tidak juga di akomodasi oleh Pj Walikota dan Sekda Subulussalam. (JD)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…