Home » Aceh » Massa LSM Korek Geruduk Kantor Bupati Aceh Tenggara, Ini Tuntutannya

Massa LSM Korek Geruduk Kantor Bupati Aceh Tenggara, Ini Tuntutannya

19_03_36_IMG-20240506-WA0078

ACEH TENGGARA_Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Rakyat Ekonomi Kecil (LSM Korek) Aceh Tenggara menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Aceh Tenggara, Senin (6/5/2024).

Pasca Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tenggara, membatalkan perekrutan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2024.

Alasannya disebabkan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara tak mampu untuk membayar gaji tenaga PPPK tersebut.

Pembatalan itu diperoleh dari rapat yang dihadiri langsung oleh Pj Bupati Aceh Tenggara, Drs Syakir M.Si, Pj Sekda, Yusrizal ST Asisten 3, Inspektur Inspektorat Kabupaten setempat, Plt Kepala BPKD, Syukur Selamat Karo Karo, Kepala BKPSDM, Kasi dan Kabag Organisasi dan staf dan Kabag Hukum.

Kemudian Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 29 April 2024 kembali usulkan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2024 Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Aceh Tenggara, sebagai perubahan atas usulan sebelumnya tanggal 19 April 2024.

Penjabat Bupati Aceh Tenggara Drs. Syakir. M.Si melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Masudin mengatakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara kembali mengusulkan 328 orang formasi ASN dengan rincian 80 formasi CPNS dan 248 formasi PPPK untuk tahun 2024. 

Adapun rincian 80 formasi CPNS : Tenaga Kesehatan 20 orang dan Tenaga Teknis 60 orang, sedangkan rincian 248 PPPK : terdiri dari Guru 27 orang, Kesehatan 58 orang, serta Teknis 163 orang. 

Hal ini dimana usulan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara terhadap pemberian kesempatan bagi Putra dan Putri Aceh Tenggara untuk dapat diangkat menjadi CPNS dan PPPK.

Aksi damai LSM Korek dilakukan di depan kantor Bupati Aceh Tenggara pada pukul 09:00 WIB, kemudian berlanjut ke Gedung DPRK pukul 10:00 WIB. 

Adapun tuntutan dari mereka adalah yang pertama, Pemkab Agara wajib melakukan perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahu 2024, kemudian apabila tuntutan kami tidak di indahkan akan kembali dilakukan unjuk rasa dengan mengikutsertakan tenaga honorer. 

Menurut Ketua Komisi A DPRK Agara Sofian mengatakan bahwa, pembatalan perekrutan P3K akibat kemampuan keuangan yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pada tahun 2024 ini”, ungkapnya

Sementara itu menurut koordinator juga Ketua LSM Korek Agara Irwansyah mengungkapkan bahwa, “pihak DPRK Aceh Tenggara siap mengcover tuntutan kami, dan siap untuk menghadirkan Pj Bupati Aceh Tenggara karena untuk keputusan perekrutan P3K ini ada di tangan Pj Bupati”, pungkasnya.(Sultan Habibi)

 

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…