JAKARTA – Revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) sedang diracik di dapur Senayan. Bahan-bahannya banyak, dari soal pertambangan hingga kursi parlemen, tapi aroma yang tercium justru kosmetik politik yang harum sesaat, cepat hilang, dan tidak mengenyangkan rakyat. Masady Manggeng, politisi PDI Perjuangan asal Aceh, mengingatkan agar menu hukum ini tidak sekadar menutup keriput, melainkan benar-benar menyembuhkan luka lama Aceh.
“Akademisi harus dilibatkan. Jangan sampai resep UUPA hanya ditulis oleh koki politik yang sibuk menghitung porsi sendiri,” kata Masady, Sabtu, 13 September 2025.
Ia mengaku khawatir, tanpa pendekatan akademis dan data empiris, pasal-pasal revisi hanya menjadi bedak tipis di wajah demokrasi, bukan obat mujarab bagi rakyat yang masih bergelut dengan kemiskinan 14,4 persen, angka tertinggi di Sumatra.
Aceh, dengan tambang emas, gas, dan lautnya yang luas, seharusnya menjadi lumbung kesejahteraan. Namun, kata Masady, kekayaan itu lebih sering berakhir di kapal tanker dan rekening pusat, ketimbang di meja makan rakyat. “Kalau kewenangan fiskal dan kelautan tidak dipertegas, UUPA hanya akan jadi peta harta karun yang kuncinya dipegang orang lain,” ujarnya.
Masalah representasi politik juga turut disinggung. Dengan 13 kursi DPR RI, suara Aceh bagai bisikan di tengah konser orkestra Jawa. Ia mendorong penambahan kursi dan penguatan DPRA agar Aceh tidak sekadar jadi penonton di panggung nasional.
Tak kalah penting, kata Masady, revisi UUPA harus mengingat janji pada sejarah yakni mantan kombatan, anak syuhada, korban konflik, hingga adat yang selama ini menjadi penopang masyarakat. Tanpa itu, perdamaian Aceh ibarat rumah tanpa tiang yang gampang runtuh diterpa angin.
“Jangan biarkan UUPA direvisi seperti kosmetik murahan, cantik di etalase tapi luntur kena hujan. Aceh butuh fondasi kokoh, bukan cat yang mudah mengelupas,” tegasnya.(RED)








