Home » Uncategorized » Mantan Napi Boleh Calonkan Diri Jadi Kepala Daerah, Ini Syaratnya

Mantan Napi Boleh Calonkan Diri Jadi Kepala Daerah, Ini Syaratnya

IMG_20240503_151037

ACEH BARAT – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Barat menyebutkan Mantan Narapidana (Napi) boleh mencalonkan diri sebagai kepala daerah, namun sesuai dengan qanun Aceh nomor 12 tahun 2016, pada pasal 24 (i) dan 25, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat mencalonkan diri sepanjang memenuhi syarat, Jum’at (3/5/2024).

“Itu berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti atau rehabilitasi,”kata Teuku Novian kepada Presentatif.com.

Dikatakannya, bagi calon yang pernah dijatuhi hukuman 5 tahun atau lebih tidak bisa mendaftarkan diri sebagai calon Bupati maupun Wakil Bupati Aceh Barat, kecuali telah memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan. 

“Kalau untuk mantan terpidana karena kealpaan ringan (culva levis) , itu lain prosesnya”jelas Teuku Novian.

Adapun bagi bakal calon yang pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat mencalonkan diri sepanjang memenuhi syarat.

Berikut syarat bakal calon yang pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam hukuman penjara 5 (lima):

1. Secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik sebagai mantan terpidana paling sedikit pada 2 (dua) media cetak harian lokal dan dengan ukuran paling kurang 100 mm x 7 kolom selama 7 (tujuh) kali.

2. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.

3. Bukan mantan terpidana bandar narkoba atau mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak.

4. ketentuan sebagaimana dimaksud pada nomor 1, 2 dan 3 tidak berlaku bagi tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti atau rehabilitasi.

5.Calon yang dipidana sebagaimana dimaksud adalah orang yang memperjuangkan keyakinan politik yang memiliki tujuan kebaikan masyarakat banyak dan dilakukan tanpa kekerasan atau menggunakan senjata. ||Alfian Akbar 

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…