Home » Hukum » Mantan Kepala Kantor Pos Rimo Dibekuk, Diduga Tilap Rp1,9 Miliar Lewat Transaksi Fiktif

Mantan Kepala Kantor Pos Rimo Dibekuk, Diduga Tilap Rp1,9 Miliar Lewat Transaksi Fiktif

IMG-20250930-WA0030

BANDA ACEH – Satu per satu kasus korupsi di tubuh BUMN kembali terkuak. Kali ini, giliran mantan Kepala Kantor Pos Cabang Pembantu (KCP) Rimo, Aceh Singkil, berinisial DW (43), yang harus mendekam di balik jeruji setelah penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Aceh menetapkannya sebagai tersangka. Penahanan dilakukan pada Selasa, 30 September 2025, menyusul hasil gelar perkara yang dihadiri Kortas Tipidkor Mabes Polri, Jumat pekan lalu.

DW diduga lihai memanfaatkan jabatannya sebagai Branch Manager PT Pos Indonesia (Persero) KCP Rimo untuk mengutak-atik dana operasional. Modusnya sederhana tapi sistematis: memanfaatkan aplikasi Wesel Pos (Cash to Account) dan Pospay (Cash in Giro), ia membuat transaksi seolah sah, lengkap dengan laporan pertanggungjawaban harian yang dipoles agar tampak sesuai aturan. Faktanya, uang yang seharusnya untuk layanan masyarakat justru dialirkan ke rekening pribadinya, dipakai untuk investasi lewat serangkaian transaksi fiktif.

“Sejumlah dana operasional yang tersedia di aplikasi Wesel Pos dan Pospay berada dalam penguasaan tersangka. Dana itu kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi,” ujar Kasubdit Tipidkor Kompol Mahliadi, mewakili Dirreskrimsus Polda Aceh, Selasa, 30 September 2025.

Penyidikan tak main-main. Sebanyak 21 saksi diperiksa, barang bukti berupa uang Rp67,5 juta disita, ditambah 85 bundel dokumen operasional KCP Rimo. Semua itu diperkuat dengan hasil audit BPKP Aceh, keterangan ahli auditor, dan gelar perkara yang memastikan adanya kerugian negara. Total nilai korupsi yang ditimbulkan mencapai Rp1,96 miliar.

Angka itu bukan spekulasi. BPKP Perwakilan Aceh melalui Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara (LHPKN) tertanggal 18 September 2025 menegaskan kerugian yang ditanggung negara mencapai hampir dua miliar rupiah.

DW kini dijerat dengan Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diperbarui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Jika terbukti bersalah, ancaman hukuman penjara panjang menantinya. (RIL)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…