Home » Aceh » Mahasiswa UGL Tuntut Kegiatan Desa di Aceh Tenggara Dievaluasi

Mahasiswa UGL Tuntut Kegiatan Desa di Aceh Tenggara Dievaluasi

IMG-20240426-WA0007

ACEH TENGGARA_ Aliansi Mahasiswa Universitas Gunung Leuser (UGL) melakukan aksi damai di depan kantor Bupati dan kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Aceh Tenggara. 

Mereka menuntut agar mengevaluasi kegiatan desa karena sarat dengan kegiatan titipan dari oknum Apdesi. Massa menduga, kegiatan tersebut sebagai upaya menggerogoti dana desa dengan dalih perintah Pj bupati Aceh Tenggara. 

” yang mana kami ketahui kegiatan tersebut tidak pernah dibahas didalam Musdus, Musdes Dan Musrenbang yang mana merupakan musyawarah inti yang akan menentukan, berbagai program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan di desa yang melibatkan pemerintah kabupaten, “ujar Rasid Rido, Koordinator aksi, Jumat, 26 April 2024.

Menurutnya kegiatan tersebut wajib dimasukkan apabila tidak dimasukkan maka APBDes tidak akan diproses, ini sangat miris. 

Rido menyebutkan yang anehnya lagi kegiatan-kegiatan tersebut ada yang tidak tertampung di dalam APBDes desa.

Berikut beberapa poin tuntutan para pendemo. 

1. Hapuskan sosialisasi penerangan hukum pada pemerintah desa (Kute) ataupun sadar hukum karena hampir setiap tahun diadakan kegiatannya hampir 90% desa yang ada di kabupaten Aceh Tenggara melakukan pelanggaran hukum baik hukum adat maupun pengelolaan keuangan desa 

2. Meminta PJ Bupati Aceh Tenggara menurut kan team audit mengkoreksi langsung 385 desa yang sudah menyetor pengadaan baju linmas pemilu 2024 kepihak ke-tiga sesuai dengan Perbub yang di tandatangani oleh PJ Bupati Aceh Tenggara bahwa seragam linmas tidak boleh di Pihak ketiga kan jika ditemukan kami minta proses secara Hukum pihak ketiga tersebut 

3. Transaksi non tunai tidak perlu dilakukan dikarenakan penerapan non tunai sudah diatur dalam undang-undang keuangan negara, cukup dikeluarkan Perbub dan diteruskan ke camat dan kepala desa.

Dari beberapa kegiatan tersebut ada satu kegiatan sudah terlaksana dan diduga telah terjadi tindak pidana korupsi yaitu pengadaan baju Linmas.

Aliansi Mahasiswa UGL menilai kepala desa tersebut wajib membayar sebesar Rp.3.200.000 atau sekitar 2,3 Milyar lebih. Namun uang tersebut disetor tanpa tanda terima (Kwitansi) kepada oknum Apdesi kecamatan. Selain itu, kualitad dari baju Linmas juga dinilai tidak sesuai dengan harga yang dikeluarkan. 

” Hampir tidak mungkin satu set baju Linmas mulai dari, baju, celana, sepatu, kaos kaki, tali pinggang, dan topi di bandrol dengan Rp.1.600,000. Ini dapat kami pastikan ada dugaan korupsi yang terjadi dalam pengadaan baju linmas tersebut, “ujar Rido. 

Maka dari itu, pendemo meminta kepada Inspektorat untuk segera melakukan audit dan menyelidiki dugaan korupsi pengadaan baju Linmas tersebut. 

Para pendemo juga mengatakan apabila tuntutan nya tidak diindahkan maka meraka akan datang kembali untuk menyuarakan ke tingkat provinsi. (Sultan Habibi)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…