Home » Aceh » Mahasiswa Subulussalam Desak APH Usut PT SPT Garap HL

Mahasiswa Subulussalam Desak APH Usut PT SPT Garap HL

SUBULUSSALAM_ Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Subulussalam (AMPeS) mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut tuntas kegiatan PT SPT yang sempat menggarap Hutan Lindung (HL) di Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, Rabu, 26 Juni 2024.

Sebelumnya, AMPeS ini sempat menyampaikan tuntutannya yang dimediasi langsung oleh Penjabat (Pj) Walikota Subulussalam, pada 4 Juni 2024 lalu.

Disana, AMPeS sempat menyampaikan kepada Pj Walikota Azhari SAg terkait permasalahan PT perkebunan di Kota Subulussalam, salah satunya PT SPT.

Seperti keterangan Mardiansyah selaku Ketua AMPeS yang disampaikan kepada media ini, via Whatsapp.

PT SPT tersebut, diduga sudah banyak merugikan masyarakat dan lebih banyak menimbulkan mudarat yang merusak lingkungan.

“Kita meminta kepada Pemerintah Kota (Pemko) Subulusslam untuk mecabut izin PT PST pasalnya telah mencemari lingkungan, serta memimnta pertanggungjawaban dari PT PST yang diduga telah merusak Hutan Lindung (HL) yakni Kawasan Ekosistem Leuser (KEL),” ujar Mardiansyah.

Tidak hanya itu saja, Mardiansyah juga meminta kepada pihak APH wilayah Kota Subulussalam, agar tidak diam saja terkait pencemaran lingkungan dan pengrusakan HL tersebut.

“Kita sangat berharap kepada APH untuk menindak oknum yang mengatasnamakan perusahaan SPT itu, jangan jadikan Subulussalam ini hukum yang tumpul keatas tajam kebawah,” kata Mardiansyah.

Disamping itu, AMPeS juga menagih janji dari PJ Walikota untuk menyelesaikan permasalahan ini dan berharap hal tersebut bukan janji manis saja dari PJ Walikota setempat.

“Kita berjanji, jika permasalahan ini di diamkan oleh pihak APH dan pemerintah Kota Subulussalam. AMPeS akan melakukan aksi di kantor Walikota Subulussalam dan di kantor gubernur Aceh,” jelas Mardiansyah. (JD)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…