Home » Aceh » Mahasiswa Minta Pemerintah Alihkan Anggaran Pokir DPRA untuk Penanganan Banjir dan Longsor di Aceh

Mahasiswa Minta Pemerintah Alihkan Anggaran Pokir DPRA untuk Penanganan Banjir dan Longsor di Aceh

IMG-20231210-WA0028

BANDA ACEH – Persoalan banjir dan longsor yang tiap tahunnya menimpa berbagai daerah di Aceh merupakan persoalan serius yang mesti ditangani oleh Pemerintah. Di setiap musim penghujan seperti saat ini puluhan ribuan ribu masyarakat Aceh harus mengalami kepiluan berjibaku menghadapi bencana yang kerap menghadirkan korban.

“Penanganan banjir di Aceh ini sangat krusial dan membutuhkan anggaran yang begitu besar agar langkah penanganannya tak parsial, namun terintegrasi dari Hulu ke hilir. Melihat kondisi memilukan berbagai daerah di Aceh saat ini maka kami meminta Pj Gubernur Aceh mengalihkan anggaran pokok pikiran (pokir) DPRA yang nilainya sangat fantastis untuk penanganan banjir,”ujar koordinator Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat Aceh (AMPERA), T. Ahyat Chehuna, Minggu 10 Desember 2023.

Ahyat menjelaskan, pada tahun anggaran 2023 dari Rp 3,9 Triliun otsus Aceh serapan pokir dewan terlalu tinggi mencapai Rp 1,6 Triliun. Namun faktanya sangat-sangat minim digunakan untuk kebutuhan penanganan banjir. Justru mirisnya yang selama ini kelihatan terlalu banyak diperuntukkan untuk kegiatan seremonial, event-event dan kegiatan normatif lainnya yang berpotensi untuk meraup pundi-pundi dan laba. 

Di lain sisi, kata Ahyat, untuk kebutuhan penanganan banjir merupakan salah satu hal penting yang sangat diharapkan rakyat. Sementara yang terjadi selama ini para anggota dewan hanya hadir dengan kotak air mineral dan indomie ketika bencana itu terjadi sembari selfie demi pencitraan agar dianggap peduli. 

“Pada tahun 2024 ini, dari Rp. 3,3 Triliun Doka, setelah dikurangi pembagian doka kabupaten/kota 40% sebesar Rp. Rp 1,32 Triliun, pembayaran utang JKA 2023 sebesar Rp 482 M dan pembayaran JKA 2024 sebesar lebih Rp. 752 M. Maka, masih tersisa ratusan milyar Doka yang dapat dimanfaatkan maksimal oleh pemerintah Aceh untuk bidang pendidikan dan pembangunan infrastruktur penanganan bencana. Daripada uang ratusan milyar itu dijadikan anggaran Pokir oleh dewan, tentunya lebih elok agar Pemerintah Aceh mengambil alih dan mengalokasikan anggaran untuk penanganan banjir beberapa titik di Aceh yang memprihatinkan,” jelasnya.

Pihaknya meyakini, para wakil rakyat akan ikhlas jika dana pokirnya dialihkan untuk penanganan banjir, apalagi persoalan ini benar-benar langsung demi kepentingan masyarakat. 

“Jika benar list pokirnya belum digadaikan ke pihak ketiga untuk kebutuhan kampanye sebagaimana yang beredar selama ini di masyarakat. Maka kami haqqul yakin bahwa DPRA akan siap dan ikhlas memberikan semua alokasi pokirnya untuk kebutuhan penanganan banjir di Aceh. Rakyat juga sangat berharap Pj Gubernur mengamankan hal ini, Pokir Dewan ditiadakan dulu pada tahun anggaran 2024 dan dialihkan untuk penanganan banjir Aceh secara terintegrasi,” sebutnya.

Pihaknya berharap keikhlasan dan kebaikan DPRA mengalihkan alokasi anggaran Pokirnya untuk penanganan banjir menjadi amal jadilah dan kebaikan untuk Aceh ke depannya.

“Sudah bertahun-tahun anggaran pokir dalam jumlah fantastis dikondisikan oleh DPRA, kami rasa jika tahun 2024 ini sekali saja dialihkan full untuk penanganan banjir di Aceh tentu akan sangat bermanfaat bagi masyarakat nantinya. Dalam hal itu baru rakyat akan beri penghargaan setinggi-tingginya kepada dewan yang rela mengorbankan alokasi anggaran pokirnya untuk menjawab persoalan rakyat,”tandasnya.

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…