Home » Opini » Mafia Perbankan Berkedok Legalitas: Dugaan Kejahatan Terorganisasi di Tubuh PT Bank UOB Indonesia

Mafia Perbankan Berkedok Legalitas: Dugaan Kejahatan Terorganisasi di Tubuh PT Bank UOB Indonesia

IMG-20250803-WA0002

NEGARA hukum menjamin keadilan sebagai hak fundamental setiap warga negara. Jaminan itu ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan ditegaskan kembali dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun, ketika lembaga keuangan yang semestinya menjadi pilar ekonomi justru diduga menjadi pelaku kejahatan terorganisasi, keadilan pun terancam dipermainkan oleh kekuatan modal dan jaringan kuasa.

Kasus yang kini bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 754/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst menjadi bukti bahwa dugaan kejahatan perbankan tak lagi bisa dianggap sepele. Seorang nasabah/penggugat melayangkan gugatan terhadap dua petinggi PT Bank UOB Indonesia: Hendra Gunawan (Tergugat I – Direktur Utama) dan Charles (Tergugat II – Wakil Presiden). Keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana penggelapan, pemalsuan dokumen, dan penipuan atas aset SHGB No. 81, dengan luas tanah mencapai 17.220 m² dan bangunan 4.500 m², bernilai sekitar Rp 87,74 miliar.

Yang membuat publik tercengang, putusan pengadilan justru tidak memperhatikan alat bukti yang relevan dan valid dalam perkara tersebut. Sebaliknya, pertimbangan hukum hakim didasarkan pada dokumen palsu milik PT Bank Buana Indonesia—bank yang telah dibubarkan sejak tahun 2007. Anehnya, dokumen tersebut tetap digunakan seolah-olah sebagai bukti sah oleh PT Bank UOB Indonesia, yang padahal belum berdiri secara resmi pada tahun-tahun dimaksud (1992–2007).

Tak berhenti sampai di situ, terdapat dugaan bahwa PT Bank UOB Indonesia secara sistematis telah menjalankan usaha perbankan ilegal, dengan mengandalkan dokumen palsu serta memanipulasi data kepemilikan aset nasabah. Dugaan keterlibatan oknum aparat penegak hukum dan pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tangerang memperkuat asumsi adanya praktik mafia hukum dan mafia tanah yang mengakar dalam praktik keuangan institusi tersebut.

Jika ini benar, maka kita sedang berhadapan dengan ancaman serius terhadap stabilitas ekonomi dan integritas hukum di negeri ini. Kejahatan perbankan seperti ini bukan hanya merugikan individu, tapi melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan nasional. Dampaknya bisa sistemik, bahkan menggerus perekonomian rakyat secara luas.

Presiden terpilih Prabowo Subianto diharapkan segera mengambil langkah serius untuk membenahi sektor perbankan. Penataan ulang sistem pengawasan, reformasi regulasi, dan penindakan tegas terhadap praktik korup, kolutif, dan manipulatif di lembaga keuangan harus menjadi prioritas.

Kejahatan terorganisir di sektor perbankan bukan hanya masalah ekonomi, namun ancaman terhadap demokrasi, hak asasi manusia, dan keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, sudah saatnya negara hadir secara tegas, dan tidak tunduk pada kepentingan oligarki keuangan.

 

Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…