Home » Opini » Mafia Migas Pertamina, Benalu di Sektor Energi yang Sulit Diberantas

Mafia Migas Pertamina, Benalu di Sektor Energi yang Sulit Diberantas

IMG-20250323-WA0049

Opini oleh :Raihan Syakira

  • Mafia Migas

Setelah adanya kasus pengoplosan minyak yang dilakukan oleh tujuh tersangka pada PT Pertamina, dan merugikan negara sekitar 1 kuadriliun atau bisa mencapai 968,5 triliun, kini pertamina kembali dihebohkan dengan kasus mafia migas. Mafia migas sebenarnya bukanlah sesuatu hal yang baru, permasalahan ini sudah terjadi dari dulu namun masih belum ada solusi untuk menghilangkannya.

Pada tahun 2015, pemerintah berhasil membubarkan Petral yang merupakan anak perusahaan pertamina yang diduga menjadi tempat praktik mafia migas. Hal ini ditandai dengan ungkapan adanya anomali dalam pengadaan minyak yang dilakukan oleh Petral. Temuan dari audit forensik yang menyatakan bahwa jaringan mafia migas menguasai sekitar Rp250 Triliun selama tiga tahun.

Setelah pembubaran tersebut, akhirnya pemerintah dan pertamina melakukan pembentukan subholding yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan sektor migas untuk menghindari terjadinya praktik mafia migas lagi. Sampai pada akhirnya pada februari 2025, ditetapkannya 9 tersangka oleh kejaksaan agung dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan minyak mentah oleh PT pertamina dan kotraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada tahun 2018-2023.

  • Dampak Adanya Mafia Migas Terhadap Negara

Pemberantasan mafia migas ini sangat sulit untuk dilakukan, karena pada faktanya mafia migas ini selalu melibatkan elit pemerintah, pengusaha, dan bahkan aparat negara. Setelah dibubarkannya Petral ini, diduga praktik mafia migas ini masih terus berlanjut, terdapat sejumlah nama yang terjerat dalam kasus mafia migas, salah satunya pengusaha migas, yaitu Muhammad Riza Chalid.

Meskipun namanya sudah beberapa kali terkena dalam kasus mafia migas, namun ia masih bisa lolos dari jeratan hukum. Dan hal ini masih menjadi suatu pertanyaan, siapakah dalang dibalik praktik kecurangan ini, bahkan sampai saat ini aparat kepolisian pun masih tidak bisa dipercayai. Setiap tindak kecurangan selalu menemukan cara untuk lepas dari hukuman yang seharusnya dijalankan atas perbuatan dan tindakannya.

Setelah adanya pembubaran petral oleh pemerintah dengan tujuan untuk menghilangkan mafia migas. Namun dengan terungkapnya korupsi di pertamina oleh Kejaksaan Agung menunjukkan bahwa sampai detik ini praktik mafia migas masih belum benar-benar hilang.

Adanya dugaan terjadi pemufakatan jahat antara PT Pertamina Patra Niaga dan PT Kilang Pertamina Internasional, seperti melawan hukum dalam proses impor minyak bumi. Yang pada akhirnya menyebabkan pembelian minyak dengan harga tinggi, impor ini mengakibatkan tingginya harga BBM sehingga membuat pemerintah harus memberikan subsidi minyak kepada masyarakat, yang pada akhirnya memiliki dampak yang buruk karena negara harus menanggung perbuatan serakah dari beberapa oknum.

  • Kerugian yang Dialami oleh Negara

Berdasarkan praktik yang dilakukan oleh mafia migas tersebut, pada akhirnya negara menanggung kerugian sebesar Rp 193,7 Triliun yang terdiri dari kerugian ekspor minyak mentah sekitar Rp35 Triliun, kerugian Impor minyak mentah Rp2,7 Triliun, Kerugian Kompensasi sebesar Rp126 Triliun, dan Kerugian pemberian subsidi minyak kepada masyarakat sekitar Rp21 Triliun.

Walaupun sudah dibubarkannya anak pertamina seperti Petral, mafia migas masih belum hilang sampai sekarang, karena adanya temuan bahwa mafia migas sudah melekat pada perusahaan itu sendiri, walaupun perusahaan dibawah pertamina sudaj dihilangkan, masih terdapat lagi pihak yang melakukan praktik politik uang yang bernaung dibawah perusahaan Pertamina itu sendiri.

Penulis adalah Mahasiswi Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…