Home » Opini » Mafia Hukum 4.0: Ketika Perkara Diadili di Pengadilan, Opini Dibentuk di Lini Masa

Mafia Hukum 4.0: Ketika Perkara Diadili di Pengadilan, Opini Dibentuk di Lini Masa

ChatGPT Image 18 Feb 2026, 22.14.48

Kasus yang menyeret nama Marcella Santoso semestinya tidak dibaca sebagai sekadar drama hukum personal. Ia mencerminkan evolusi praktik mafia peradilan yang kini bertransformasi mengikuti lanskap digital. Jika dahulu intervensi perkara identik dengan suap dan negosiasi di ruang tertutup, hari ini arena pertarungan meluas ke ruang dunia maya, tempat opini publik diproduksi, diarahkan, dan diperjualbelikan.

Dalam literatur kajian hukum, integritas peradilan tidak hanya diukur dari independensi hakim, tetapi juga dari lingkungan sosial yang mengitari proses hukum. Studi tata kelola peradilan menunjukkan bahwa tekanan eksternal terhadap aparat, baik melalui politik, ekonomi, maupun opini publik dapat merusak prinsip fair trial. Dugaan mobilisasi buzzer untuk membangun narasi tertentu, menyerang kredibilitas penuntut hukum, atau mengalihkan persepsi masyarakat merupakan bentuk tekanan non konvensional yang relevan dibaca sebagai varian obstruction of justice. Ia tidak mengubah fakta di ruang sidang, tetapi berupaya mengubah cara publik memahami fakta tersebut.

Pengungkapan pemeriksaan di Kejaksaan Agung Republik Indonesia tentang pendanaan jaringan digital bernilai ratusan juta rupiah memperlihatkan bahwa produksi opini kini memiliki struktur industri. Ini bukan sekadar komentar spontan warga internet; ia melibatkan organisasi, koordinasi, dan investasi finansial. Dalam kajian ekonomi politik media, fenomena semacam ini dipahami sebagai komodifikasi wacana, ketika persepsi publik menjadi objek yang dapat dibeli untuk kepentingan tertentu.

Dimensi risiko semakin besar ketika narasi yang dimainkan menyentuh isu sensitif negara, termasuk diskursus tentang institusi seperti Tentara Nasional Indonesia. Manipulasi informasi dalam konteks ini berpotensi memicu distrust publik terhadap institusi strategis. Survei kepercayaan publik terhadap lembaga negara selama beberapa tahun terakhir menunjukkan fluktuasi yang sangat bergantung pada arus informasi digital. Artinya, legitimasi negara kini tidak hanya dibangun melalui kebijakan, tetapi juga melalui pengelolaan persepsi.

Namun, membaca kasus ini secara jernih menuntut refleksi dua arah. Di satu sisi, praktik manipulasi opini adalah ancaman nyata bagi supremasi hukum. Di sisi lain, ia juga menyingkap kelemahan komunikasi negara. Kekosongan informasi, lambannya klarifikasi, atau transparansi yang setengah hati sering menjadi ruang subur bagi disinformasi berkembang. Dalam teori governance modern, negara tidak cukup hadir sebagai regulator; ia harus menjadi komunikator yang kredibel di ruang digital. Tanpa itu, narasi tandingan akan selalu menemukan panggung.

Filosofi negara hukum menempatkan keadilan sebagai pilar moral, bukan sekadar prosedur administratif. Ketika hukum dipengaruhi oleh konstruksi opini, pertanyaan mendasar muncul: apakah keadilan masih berdiri di atas bukti, atau bergeser ke arah persepsi? Pemikir konstitusional modern menegaskan bahwa legitimasi hukum bergantung pada kepercayaan publik. Bila kepercayaan itu runtuh, supremasi hukum berubah menjadi formalitas tanpa substansi.

Kasus ini mengingatkan bahwa mafia hukum abad ini tidak selalu beroperasi dengan cara lama. Ia beradaptasi, memanfaatkan algoritma, memobilisasi sentimen, dan mengelola emosi kolektif. Pertarungan hukum tidak lagi hanya tentang pasal dan alat bukti, tetapi juga tentang siapa yang menguasai narasi.

Pada akhirnya, persoalan terbesar bukan pada satu individu atau satu perkara. Yang dipertaruhkan adalah integritas ruang publik sebagai fondasi demokrasi. Jika opini dapat dibentuk semata oleh kekuatan modal dan jaringan, maka hukum berisiko menjadi sekadar panggung formal, sementara putusan sesungguhnya terjadi di luar ruang sidang, diantara riuhnya notifikasi, trending topic, dan propaganda digital.

Dan ketika itu terjadi, kita tidak hanya kehilangan kepercayaan pada hukum. Kita kehilangan arah moral bernegara.

 

Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…