Home » Aceh » Madin Cs Tuntut Tagihan Alat Berat, PT THB dan Humas PMKS Akui Ada Utang

Madin Cs Tuntut Tagihan Alat Berat, PT THB dan Humas PMKS Akui Ada Utang

IMG_20240624_151327

SUBULUSSALAM_ PT Tunas Harap Baru (THB) selaku kontraktor pekerjaan Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) di Kampong Namo Buaya, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam dan Humas PMKS akui adanya utang jasa alat berat kepada Madin Cs.

Hal tersebut ditandakan dengan terbitnya surat tanggapan dari PT THB Medan, yang bernomor 050/THB-ST/SUB/VI/24.

Surat tanggapan yang ditandatangani langsung oleh Armin selaku Koordinator wilayah Sumatera I, dikeluarkan pada 21 Juni 2024, perihal tanggapan atas surat permohonan pembayaran HM alat berat lokal.

Surat ini pun langsung ditujukan kepada direksi PT Tatabrata Perkasa Nusantara (TPN). Sementara, Humas PMKS Namo Buaya sempat memediasi langsung persoalan pembayaran alat berat Madin Cs dengan pihak PT THB dan PT TPN pada 8 Juni 2024.

Sebelumnya, PT Tatabrata Perkasa Nusantara (TPN) sempat menyurati PT THB bernomor 24/TPN/2024 perihal permohonan pembayaran HM alat berat lokal, yang ditandatangani langsung oleh Direktur PT TPN Nanik Ari Purwati.

Sementara itu, pembayaran jasa alat berat Madin Cs sampai hari ini belum juga terbayarkan. Adapun tagihan yang disampaikan Madin Cs sebesar Rp. 245.412.500 ditambah Rp. 35.000.000.

“Baik pihak perusahaan maupun kontraktor sudah mengakui adanya utang kepada kami Madin Cs, sampai hari ini terhitung dari Desember 2023 hingga Juni 2024 utang kepada kami belum juga di bayar,” ucap Subangun Berutu, salah satu pemilik alat berat grup Madin Cs, Senin, 24 Juni 2024.

Karena belum dilakukan pembayaran alat berat itu, pihak Madin Cs terpaksa menghentikan seluruh kegiatan yang menggunakan alat berat yang di datangkan dari Medan, untuk pembangunan PMKS Namo Buaya tersebut.

“Karena tidak ada kejelasan pembayaran, alat kami keluar di pekerjaan perusahaan ini pada Desember 2023 lalu. Ini pihak kontraktor mendatangkan Alat Berat dari Sumut, dengan berat hati terpaksa kami meminta kegiatan yang menggunakan alat berat dihentikan sampai adanya kejelasan pembayaran kepada kami,” ungkap Subangun.

Diketahui, ini merupakan hari ke 6 Madin Cs menghentikan kegiatan alat berat di PMKS Namo Buaya. Tidak menutup kemungkinan, lanjut Subangun jika dalam waktu dekat ini belum juga dilakukan penyelesaian kepada Madin Cs, terpaksa Madin Cs akan menghentikan seluruh kegiatan di PMKS tersebut. (JD)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…