Home » Opini » Londo Ireng di Era Jokowi

Londo Ireng di Era Jokowi

IMG-20250927-WA0036

Hukum, kata orang bijak, adalah wajah dari keadilan. Tapi di negeri ini ia kerap lebih mirip topeng yang dipakai ketika perlu, dilepas ketika mengganggu. Di zaman kolonial, topeng itu dibuat di Belanda. Pribumi cukup puas dengan hukum adat, dimana asal tidak mengganggu kepentingan sang tuan. Diskriminasi dilembagakan, ketidakadilan disistemkan.

Kini, setelah merdeka tujuh dekade lebih, topeng itu masih kita pakai. Bedanya, bukan lagi wajah londo yang menakutkan, melainkan wajah anak bangsa sendiri. Polisi, yang dulu digadang sebagai pelindung rakyat, kini sibuk mengabdi pada kekuasaan. Nama resminya Polri. Namun, julukan barunya justru disebut-sebut “Parcok”, partai colongan kekuasaan.

Kasus Ferdy Sambo hanya membuka sedikit dari lembaran gelap itu. Ada Satgasus Merah Putih, unit misterius dengan wewenang yang membuat publik teringat pada SAVAK, polisi rahasia Shah Iran. Ada perwira tinggi yang lihai berdagang dengan judi online, narkoba, tambang, bahkan jabatan. Ada demonstran yang dipukuli, ulama yang dikriminalkan, aktivis yang dicokok. Polisi hadir, tapi bukan sebagai pelindung melainkan centeng.

Angka-angka berbicara lebih lantang daripada retorika. Sepanjang 2024, Komnas HAM menerima 2.305 laporan dugaan pelanggaran HAM, dengan Polri sebagai lembaga paling banyak diadukan. Indeks Pembangunan Hukum 2022 memberi skor 0,37 untuk penanganan pelanggaran HAM berat yang merupakan kategori buruk. ICW mencatat 50 kasus kriminalisasi terhadap 123 pegiat antikorupsi sejak 2015. Data tak lagi sekadar angka, melainkan epitaf atas sebuah reformasi yang gagal.

Sepuluh tahun Jokowi memimpin, tak satu pun pelanggaran HAM berat dituntaskan. Ia hanya mengakui 12 kasus lewat sebuah Keppres, tanpa keberanian yudisial. Orang kecil tetap mudah dijadikan tersangka, sementara oligarki hidup dengan impunitas. Michel Foucault mungkin tersenyum getir bahwa disiplin dan represi memang masih jadi cara negara mencintai rakyatnya.

Maka sampailah kita pada istilah lama yang kembali relevan: Londo Ireng. Pribumi yang lebih bengis daripada londo ori. Frantz Fanon menyebutnya “kulit hitam dengan topeng putih” dimana kaum terjajah yang, ketika mendapat kuasa, memilih menindas bangsanya sendiri. Kita melihatnya hari ini dengan tubuh pribumi, jiwa kolonial.

Bahaya dari Londo Ireng bukan sekadar represi, melainkan pupusnya keyakinan pada hukum. Dan ketika rakyat tak lagi percaya pada hukum, sejarah menunjukkan mereka hanya percaya pada amuk.

 

Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)

 

 

 

Notes: Kolom opini merupakan pandangan, pendapat dan tanggung jawab sepenuhnya penulis.

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…