Home » Uncategorized » LEPPAMI PB HMI Minta Kasus Pelaporan Aktivis Lingkungan di Aceh Barat Diselesaikan Melalui Dialog

LEPPAMI PB HMI Minta Kasus Pelaporan Aktivis Lingkungan di Aceh Barat Diselesaikan Melalui Dialog

IMG-20260712-WA0006

ACEH BARAT– Pelaporan terhadap aktivis lingkungan Jhony Howord setelah aksi penolakan pengangkutan limbah fly ash dan bottom ash (FABA) oleh PT Sumber Cipta Yoenanda (PT SCY) di Aceh Barat terus menuai tanggapan dari berbagai kalangan.

Koordinator Wilayah Aceh BAKORNAS LEPPAMI PB HMI, Tonicko Anggara, menilai penyelesaian persoalan tersebut sebaiknya mengedepankan dialog dibandingkan pendekatan pidana. Menurutnya, aksi yang berlangsung pada 2 Mei 2026 di Jalan Lintas Pendidikan, Gampong Gunong Kleng, Kecamatan Meureubo, dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi atas penggunaan jalan yang menjadi akses utama menuju Universitas Teuku Umar (UTU) dan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

Tonicko mengatakan, para aktivis menyampaikan keberatan karena mempertimbangkan aspek keselamatan pengguna jalan, kondisi infrastruktur, serta potensi dampak lingkungan dan kesehatan masyarakat dari aktivitas pengangkutan limbah tersebut.

“Menurut kami, penyampaian aspirasi yang dilakukan teman-teman aktivis memiliki tujuan untuk menyuarakan kepentingan publik. Karena itu, penyelesaiannya semestinya lebih mengedepankan ruang dialog,” ujar Tonicko dalam keterangan tertulis.

Ia juga meminta aparat penegak hukum mempertimbangkan penyelesaian yang proporsional dengan membuka ruang komunikasi antara seluruh pihak. Menurut dia, langkah tersebut dinilai lebih berpeluang menghasilkan solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat maupun pihak perusahaan.

Selain itu, Tonicko berharap Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan DPRK Aceh Barat turut mengambil peran sebagai fasilitator agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan.

“Pemda dan DPRK diharapkan hadir untuk menjembatani komunikasi, mengingat persoalan ini menyangkut kepentingan masyarakat Aceh Barat,” katanya.

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…